Opini

PSBB Episode Tiga

Oleh : Mahbubillah (ASN Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi)

Ibarat sinetron, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Sukabumi memasuki episode ketiga. Episode ketiga ini diterapkan selama 14 hari terhitung 30 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020. Penerapan PSBB ini tidak terlepas dari arahan Gubernur terkait perpanjangan PSBB di Wilayah Jawa Barat yang tertuang dalam SK Gubernur Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020.

Alasan diperpanjangnya PSBB ini disebabkan di wilayah Jawa Barat belum terdapat indikasi penurunan penyebaran Covid-19.
Jika kita merunut ke belakang, kebijakan PSBB ini merupakan opsi yang diambil Pemerintah Pusat dalam menghadapi serangan Covid-19. Secara konstitusional, opsi PSBB ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada pasal 15 ayat 2, disebutkan bahwa tindakan kekarantinaan kesehatan itu salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam penerapannya, kebijakan PSBB ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Ada yang pro tetapi tidak sedikit yang kontra. Kubu yang pro beranggapan bahwa langkah pemerintah menerapkan PSBB dirasa sudah tepat dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19, sementara bagi yang kontra menilai penerapan PSBB ini dapat berdampak pada tersendatnya roda perekonomian di masyarakat.

Terlepas dari pro kontra yang selalu menghiasi setiap kebijakan, penulis menilai ada yang kurang tepat dalam persepsi masyarakat terkait PSBB. PSBB selalu diidentikan dengan lockdown (dalam istilah UU Kekarantinaan Kesehatan disebut karantina wilayah). Padahal sejatinya kedua istilah ini berbeda, baik dalam definisi maupun dalam penerapannya.

Ada perbedaan mendasar antara PSBB dan Karantina wilayah. Pertama, terkait bentuk aktivitas yang boleh dikerjakan. Pada saat PSBB aktivitas paling sedikit meliputi pembatasan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Sementara karantina wilayah melarang semua anggota masyarakat melakukan aktivitas apapun di luar rumah.

Kedua, terkait lokasi penerapan. PSBB diterapkan di lokasi tertentu yang diduga telah terinfeksi penyakit untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit tersebut. Sementara karantina wilayah diterapkan kepada seluruh penduduk pada suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit.
Ketiga, terkait kewenangan penyelenggara. PSBB secara teknis operasional merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sementara karantina wilayah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak terkait.

Dengan demikian, PSBB lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk selalu membatasi aktivitas di luar rumah. Apabila harus melakukan kegiatan di luar rumah agar senantiasa menghindari kerumunan massa, selalu menjaga jarak dengan yang lain, memakai masker dan selalu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat inilah yang sesungguhnya akan mengakhiri seluruh rangkauan episode PSBB. Kita tentu tidak berharap ada episode-episode selanjutnya dari heroiknya penanganan penyebaran Covid-19 ini.

Dan yang terpenting dari semua itu adalah penerapan PSBB yang konsisten dari pemerintah yang dibarengi dengan keteladanan dalam kepemimpinan. Mengharapkan kesadaran masyarakat untuk menaati PSBB tanpa dibarengi dengan sikap konsisten dari pemimpin tentu akan menjadi sia-sia. Keteladanan dalam kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini. Keteladanan ini dinyatakan dengan kemampuan pemimpin untuk memperagakan tugas dan fungsinya secara baik dan merefleksikan hasil yang baik pula di berbagai kesempatan. Kita semua berharap mimpi buruk pandemi ini segera berakhir dan roda perekonomian masyarakat segera menggeliat.

Close
Close