Opini

Menyongsong Era Kematian Birokrasi Manual

Oleh : Mahbubillah (Staff subag Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukabumi)

Pandemi Covid-19 telah memaksa birokrasi mengubah wajah jadulnya, terutama terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komputer pada seluruh aktivitasnya. Model birokrasi kini berubah drastis dari manual dan tatap muka menjadi digital dan virtual.

Layanan digital terus dikembangkan. Yang semula kurang difungsikan kini digenjot untuk mengurangi aktivitas tatap muka. Disposisi pimpinan ke bawahan kini bisa melalui jalur teknologi layanan pesan. Rapat-rapat virtual sudah menjadi santapan tiap hari yang harus dilakukan oleh jajaran birokrasi. Penggunaan aplikasi komunikasi berbasis internet semakin gencar dilakukan. Inilah tatanan birokrasi baru yang akan dihadapi birokrasi kedepan dimana pelayanan akan diberikan semakin cepat, semakin mudah dan semakin responsif.

Tentu ada kegagapan yang dihadapi birokrasi menghadapi perubahan yang begitu cepat ini. Kalau sebelumnya birokrasi bisa saja mengabaikan digitalisasi pekerjaan, hari ini semua dipaksa untuk tidak gagap teknologi. Sebab, faktanya dunia digital sudah menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian, lonceng kematian birokrasi manual sudah di depan mata dan birokrasi bersiap menyongsong era birokrasi 4.0.

Sebagai contoh negara yang berhasil meninggalkan birokrasi manual dan beralih menerapkan birokrasi digital adalah Korea Selatan. Hingga tahun 90-an, Korea Selatan masih dibelit persoalan birokrasi yang prosedural, lamban dan tidak efisien. Namun, di awal tahun 2000 mereka telah bangkit dengan menciptakan birokrasi yang cepat, efektif dan efisien.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sesungguhnya telah mencanangkan grand design Pembangunan Aparatur Sipil Negara 2020-2024. Dalam road map-nya disebutkan bahwa tahun 2020-2024 diharapkan Indonesia dapat menerapkan program Smart ASN 2024.

Bukan hanya persoalan pandemi Covid-19, smart ASN 2024 ini seyogianya menjadi karakter birokrasi di Indonesia. Pemerintah berharap kedepan ASN harus memiliki profil integritas yang tinggi, nasionalisme yang tertancap kuat dalam segala bidang, profesional dalam mengerjakan setiap aktivitas, berwawasan global, memiliki keterampilan di bidang IT dan kemampuan berbahasa asing untuk meningkatkan daya saing di kancah global.

Di samping itu, smart ASN juga didorong untuk menciptakan birokrasi yang memiliki jiwa melayani dan ramah dalam pelayanan (hospitality), networking yang kuat, dan berjiwa enterpreneur. Semua ini diharapkan dapat mengubah persepsi negatif masyarakat umum yang dialamatkan kepada birokrasi. Pandangan bahwa birokrasi di Indonesia itu gemuk yang menyebabkan lambat bergerak, tidak efisien dan efektif, berbelit-belit dan banyak aturan, lebih mengutamakan prosedur sudah merasuk dalam benak masyarakat.

Pandemi ini harus menjadi momentum mengubah kebiasaan lama di tubuh birokrasi menuju tatanan birokrasi yang baru yang memiliki karakter cepat, akurat, akuntable dalam pelayanan kepada masyarakat. Model pelayanan konvensional harus segera beralih menuju digital service yang secara hitung-hitungan akan memangkas penggunaan anggaran yang berlebihan.

Apabila digital service ini dilakukan, ada beberapa keuntungan yang akan didapat. Pertama, akan memangkas persoalan jarak dan waktu. Jarak antara birokrasi sebagai pelayan dan publik sebagai pihak yang dilayani sudah tidak lagi bersekat.

Kedua, akan menghemat dari sisi anggaran. Penerapan pelayanan digital akan menghilangkan kebiasaan tatap muka dan penggunaan kertas yang berlebihan (paparless). Anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas yang tinggi atau pengadaan Alat Tulis Kantor bisa dialihkan ke pos anggaran yang lebih tepat guna.

Ketiga, dari perspektif publik pelayanan digital akan mendorong akuntabilitas dan responsivitas birokrasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Digitalisasi akan memaksa jajaran birokrasi melakukan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintah.

Namun demikian, ada hal yang paling penting dari sekedar semangat untuk berubah, yakni kehendak politis dari pimpinan dan ketersediaan sarana untuk menunjang pelayanan digital. Tanpa keduanya mustahil perubahan akan segera terwujud.

Close
Close