Kota SukabumiPileg/Pilpres

Tak Puas Kinerja KPU, Caleg Gerindra Tempuh Jalur Hukum

Sukabuminow.com || Calon Anggota DPR-RI nomor urut 3. Dari Partai Gerindra : Habib Mustofa Alhabsy. Terus berupaya mengungkap kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2019. Ia bahkan menempuh jalur hukum.

Tim Kuasa Caleg dari Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi tersebut : Saleh Hidayat. Menyebut bahwa berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu : Bawaslu Jawa Barat. Komisi Pemilihan Umum : KPU Kota Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan. Melakukan pelanggaran administrasi Pemilu. Sehingga dalam menyikapi hal tersebut. Tim Habib Mustofa Alhabsy akan mengungkap fakta-fakta kecurangan yang telah terjadi.

“Keputusan Bawaslu Jabar. Menjadi dasar bagi kami untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut,” tutur Saleh kepada Sukabuminow. Sabtu (18/5/19).

Baca Juga  :

Menurutnya ada dua kesalahan KPU Kota Sukabumi. Di antaranya : tentang kesalahan administratif human error. Salah hitung. Kesalahan catat. Atau mungkin rumitnya sistem penghitungan atau karena faktor kelelahan. Yang kedua : tidak menutup kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi. Merupakan rekayasa yang dilakukan secara sistemik. Hal itu dianggap pelanggaran pidana Pemilu. Pihaknya telah mengantongi bukti-bukti yang akurat dan cukup kuat.

“Apabila KPU Kota Sukabumi. Tidak segera melakukan perubahan data. Serta mengembalikan klien kami yang seharusnya terpilih saat rekapitulasi. Maka upaya hukum tindak pidana akan kami lakukan,” tegasnya.

Ia menyebut. Salah satu bukti kecurangan yang dilakukan KPUD Kota Sukabumi. Yakni adanya coretan dan perubahan dari C1 plano ke DA1. Dengan alasan salah tulis. Kemudian dari data Daftar Pemilih Tambahan : DPTb.

“Lalu Daftar Pemilih Khusus :DPK kosong. Dan saat masuk ke data hak pilih DPTB serta DPK ada. Kemudian dari DA1-nya juga ada,” ungkanya.

Dirinya mengungkap. Dari DPTb sebelum ada hak pilih maka harus ada DPTb yang diatas terlebih dahulu. Namun secara tiba-tiba. Ada di bawah dengan DA1. Termasuk dari data C1 DPTb. DPK. Dan DPT juga kosong tidak ada pemilih.

“Lalu kita samakan dari DA1 dari kelurahan. Di situ tercatat 100 lebih. DPT inilah sebagi buktinya,” ujarnya.

Berdasarkan tahapannya. Setelah melakukan pelaporan ke Sentra Gakkumdu Bawaslu RI. Pihaknya akan menindak lanjuti temuan tersebut. Dengan melaporkannya ke Polres Sukabumi Kota. Polda Jabar. Atau ke Bareskrim Polri.

“Berdasarkan hasil analisa tim yang telah dipelajari. Kami menduga adanya penggelembungan suara di 7 Kecamatan wilayah Kota Sukabumi. Serta penggunaan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus yaitu 100 persen. Di angka 8.171,” jelasnya.

Sementara itu. Data yang dipelajari dari wilayah Kabupaten Sukabumi. Hanya ditemukan angka 4.000. Itu berarti 100 persen pemilih tambahan yang telah disediakan dengan aturan 2 persen setiap TPS. Seluruhnya datang ke TPS. Hal itulah yang dianggap irasional.

“Secara normatif hukum boleh. Dan ini yang kita patut curigai. Selisih klien kami dengan calon partai tertentu,” tutupnya. (Diana NH)

Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Tags

Related Articles

Close