WFH Jumat Bukan Libur, Kadistan Sukabumi Tekankan Disiplin Output dan Inovasi Pegawai
Sukabuminow.com || Kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat yang mulai diterapkan pemerintah tidak dimaknai sebagai kelonggaran kerja. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, aturan ini justru ditegaskan sebagai strategi peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang berbasis hasil.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin, menegaskan bahwa WFH adalah bagian dari transformasi budaya kerja yang menuntut disiplin baru, bukan sekadar perubahan lokasi kerja.
“WFH Jumat bukan libur. Ini adalah cara kita menguji kedisiplinan ASN berbasis output. Kinerja harus tetap terukur, pelayanan tidak boleh berhenti,” tegas Aep, Kamis (16/4/26).
Menurutnya, pola kerja fleksibel ini sejalan dengan dorongan pemerintah menuju birokrasi digital yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi hasil. ASN dituntut tetap on call, responsif, serta mampu menyelesaikan pekerjaan dari mana saja tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Aep menilai, tantangan terbesar dari kebijakan WFH bukan pada teknis pelaksanaan, melainkan pada perubahan pola pikir aparatur. Jika tidak disikapi dengan serius, WFH berpotensi disalahartikan sebagai ruang kelonggaran yang justru menurunkan produktivitas.
“Yang kita ubah adalah mindset. Dari kerja berbasis kehadiran menjadi kerja berbasis capaian. Ini yang harus dipahami seluruh pegawai,” ujarnya.
Dalam konteks sektor pertanian, kata Aep, efektivitas kerja ASN sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program strategis, termasuk pendampingan petani dan percepatan swasembada pangan.
Ia menegaskan, pelayanan kepada petani tidak boleh terhambat oleh skema kerja apa pun, termasuk WFH. Justru, dengan pola kerja yang lebih fleksibel, ASN diharapkan mampu lebih inovatif dalam menjangkau kebutuhan masyarakat.
“Kita harus hadir untuk petani, kapan pun dibutuhkan. WFH harus menjadi ruang untuk meningkatkan kreativitas pelayanan, bukan sebaliknya,” katanya.
Lebih jauh, Aep mengajak seluruh jajaran Dinas Pertanian untuk menjadikan kebijakan ini sebagai momentum memperkuat integritas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.
“Di era efisiensi ini, kita tidak boleh kehilangan semangat. Justru harus lebih kuat dalam memberikan pelayanan terbaik dan mendorong petani kita menuju swasembada pangan yang berkelanjutan,” tandasnya.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
