Krisis BBM Industri di Sukabumi Meluas, HNSI Minta Pemerintah Turun Tangan
Sukabuminow.com || Krisis bahan bakar minyak (BBM) industri di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai memukul sektor perikanan tangkap. Dalam hampir dua pekan terakhir, pasokan solar industri dilaporkan langka sehingga banyak kapal nelayan tidak dapat beroperasi.
Situasi tersebut membuat aktivitas di kawasan pelabuhan perikanan Palabuhanratu melambat. Sejumlah kapal berkapasitas di atas 30 Gross Tonnage (GT) terlihat hanya bersandar karena kesulitan memperoleh bahan bakar untuk melaut.
Jika kondisi ini terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga berpotensi memengaruhi pasokan ikan dan perputaran ekonomi masyarakat pesisir di Sukabumi.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Sukabumi, Dede Ola, menyebut kelangkaan BBM industri telah membuat nelayan berada dalam tekanan berat.
“Kalau persoalan ini terus terjadi dan tidak segera disikapi, dampaknya sangat besar terhadap nelayan dan produksi perikanan di Sukabumi,” ujarnya, Rabu (20/5/26).
Menurutnya, tersendatnya distribusi solar industri diduga dipicu persoalan nonteknis yang membuat pasokan BBM ke Palabuhanratu tidak berjalan normal.
Di tengah kondisi tersebut, nelayan juga dihadapkan pada lonjakan harga solar industri yang kini mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per liter. Kenaikan harga itu dinilai tidak sebanding dengan pendapatan hasil tangkapan ikan yang masih fluktuatif.
Akibatnya, banyak pemilik kapal memilih mengurangi aktivitas melaut karena biaya operasional semakin tinggi dan dinilai tidak lagi seimbang dengan hasil yang diperoleh.
“Harga BBM naik terus, sementara harga ikan belum tentu ikut naik. Kondisi ini membuat nelayan semakin kesulitan karena biaya operasional membengkak,” katanya.
Persoalan lainnya muncul dari pengurangan kuota BBM subsidi bagi kapal nelayan di bawah 30 GT. HNSI menilai pengurangan kuota tersebut membuat kebutuhan bahan bakar nelayan kecil semakin sulit terpenuhi.
“Biasanya kapal mendapat 20 tengki solar, sekarang hanya sekitar 15 tengki. Jumlah itu jelas tidak mencukupi kebutuhan ratusan kapal nelayan yang setiap hari beroperasi di Palabuhanratu,” ungkap Dede Ola.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu penurunan produksi ikan di Sukabumi apabila tidak segera ditangani. Padahal, Palabuhanratu selama ini dikenal sebagai salah satu sentra perikanan penting di pesisir selatan Jawa Barat.
HNSI Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah pihak terkait pun telah menggelar rapat koordinasi di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP). Pertemuan itu dihadiri unsur PPNP, Satpolairud, Dinas Perikanan, Pos TNI AL, pengusaha perikanan, hingga juragan kapal.
Dalam forum tersebut, HNSI mendorong adanya langkah konkret agar distribusi BBM industri kembali normal dan kuota BBM subsidi untuk nelayan dapat ditambah.
“Kami ingin ada solusi cepat supaya nelayan bisa kembali melaut dan tetap menjalankan mata pencahariannya. Jangan sampai kondisi ini terus berlarut karena yang terdampak langsung adalah kehidupan keluarga nelayan,” tandasnya.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
