Kepala Dinas Pertanian Sukabumi Beberkan Ancaman Kekeringan dan Solusi Strategis 2026
Sukabuminow.com || Ancaman musim kemarau 2026 menjadi perhatian serius pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Musim Kemarau 2026 yang digelar di Kementerian Pertanian RI, Senin (20/4/26), Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, muncul sebagai salah satu daerah yang bergerak cepat menyiapkan strategi menghadapi risiko kekeringan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin, menegaskan bahwa langkah antisipatif tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar menjaga swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.
“Sebagian besar wilayah Sukabumi memiliki potensi kekeringan. Ini bukan sekadar tantangan daerah, tetapi juga berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional,” ujar Aep, Rabu (22/4/26).
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakornas, sebanyak 27 kecamatan di Sukabumi masuk kategori agak rawan kekeringan, 16 kecamatan rawan, dan dua kecamatan sangat rawan. Sementara itu, hanya dua kecamatan yang tergolong aman. Total lahan sawah yang berpotensi terdampak mencapai 2.003 hektare.
Kondisi ini diperkuat dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan musim kemarau tahun ini datang lebih awal, yakni mulai April hingga Mei, dengan puncaknya pada Agustus 2026.
Menghadapi situasi tersebut, Aep menyebut Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyiapkan sejumlah langkah strategis berbasis infrastruktur dan kolaborasi lintas sektor.
“Melalui APBD 2026, kami fokus pada rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan dam parit, serta pengembangan irigasi perpipaan. Ini menjadi kunci menjaga ketersediaan air di tingkat petani,” jelasnya.
Tak hanya mengandalkan anggaran daerah, Pemkab Sukabumi juga mengusulkan berbagai program ke pemerintah pusat melalui APBN Kementerian Pertanian. Program tersebut meliputi rehabilitasi irigasi, pembangunan embung pertanian, hingga sistem irigasi perpompaan.
Menurut Aep, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penentu dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrem.
“Kami juga telah mengusulkan perbaikan jaringan irigasi melalui Kementerian Pekerjaan Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Ini bentuk keseriusan kami dalam menjaga produktivitas pertanian,” tambahnya.
Isu strategis yang mengemuka dari rakornas tersebut bukan hanya soal kekeringan, tetapi juga bagaimana daerah mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan.
Dalam konteks nasional, keberhasilan daerah seperti Sukabumi dalam mengelola risiko kekeringan akan berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan swasembada pangan Indonesia, yang sebelumnya berhasil dicapai pada 2025.
Aep menegaskan, langkah antisipasi ini bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang bagi sektor pertanian.
“Dengan kolaborasi yang kuat dan perencanaan yang matang, kami optimistis Sukabumi mampu menjaga produksi pangan tetap stabil meskipun menghadapi musim kemarau ekstrem,” pungkasnya.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
