AdvertorialKabupaten SukabumiParlemen

Petani Kalapanunggal ‘Curhat’ ke DPRD Kabupaten Sukabumi

ads

Sukabuminow.com II Puluhan petani. Penggarap lahan PT Salak Utama. Di Kecamatan Kalapanunggal. Beramai-ramai mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Menyampaikan aspirasi. Kamis (12/9/19).

Menurut Ketua GMNI Kabupaten Sukabumi : Abdullah Mashudi. Yang melakukan pendampingan terhadap petani. Mengatakan kedatangan pihaknya ke gedung wakil rakyat. Awalnya hanya berniat istirahat. Namun berujung audiensi. Karena tengah hadir Ketua Fraksi Partai Demokrat : Badri Suhendi. Di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.

“Kami menyampaikan keluhan dan spirasi. Karena ada salah saeorang petani. Yang dipanggil Polres Sukabumi. Untuk memberikan klarifikasi. Dalam surat undangannya disebutkan. Untuk klarifikasi terkait dugaan penyerobotan lahan PT Salak Utama,” ungkap Abdullah.

BADRI Suhendi bersama perwakilan petani penggarap di Kecamatan Kalapanunggal. Foto : Sukabuminow

Petani yang dipanggil. Ke Polres Sukabumi. Bernama M Aca (65). Warga Kampung Cisarua. Desa Makasari. Kecamatan Kalapanunggal. Ia telah menggarap lahan tersebut. Bahkan sejak sebelum ada PT Salak Utama. Serta telah memenuhi kewajibannya. Sesuai kesepakatan. Yakni membayar cukai. Sebesar 12,5 persen. Kepada pihak PT. Selaku pemilik Hak Guna Pakai : HGP. Lahan seluas kurang lebih 388 hektare tersebut.

“Yang menggarap di sana banyak. Jumlahnya ratusan. Tapi kenapa hanya Pak Aca yang dipanggil?. Kemudian juga. Lama tidak ada aktivitas PT di sana. Baru tahun 2017 ada aktivitas. Itupun hanya pemagaran. Tanah itu terindikasi terlantar. Sehingga warga memanfaatkannya. Itu juga atas persetujuan PT,” paparnya.

Baca Juga :

Di tempat sama. Petani yang dimintai klarifikasi. Oleh Polres Sukabumi : M Aca (65). Mengaku bingung. Dengan pemanggilan tersebut. Ia merasa tidak pernah ada masalah. Bahkan telah menggarap tanah tersebut. Jauh sebelum PT Salak Utama hadir. Bahkan sudah turun temurun.

“Saya menggarap juga ada kesepakatan dengan PT. Makanya saya bingung. Kenapa saya dipanggil ke sini (Polres)?. Padahal yang menggarap bukan hanya saya. Ada ratusan penggarap,” urainya dengan wajah bingung.

Aca mengaku. Dirinya dan ratusan penggarap lainnya. Pernah berkumpul. Bersama beberapa elemen. Di antaranya : Muspika Kalapanunggal. Badan Pertanahan Nasional : BPN Kabupaten Sukabumi. Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi. Dan pihak PT Salak Utama. Pada tahun 2017 silam. Untuk membahas terkait garapan.

“Dijanjikan akan ada musyawarah lanjutan. Untuk menentukan cukai dan lainnya. Tapi ternyata belum ada musyawarah lagi. Malah sekarang ada undangan dari Polres untuk klarifikasi. Saya kaget,” ujarnya.

Sementara itu. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi : Badri Suhendi. Yang menerima audiensi. Menegaskan tidak akan melakukan intervensi. Terhadap proses klarifikasi. Namun dirinya menampung semua aspirasi. Yang dibawa oleh para petani dan GMNI Kabupaten Sukabumi.

“Saya menampung aspirasi ini. Selanjutnya akan disampaikan. Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi. Untuk dikomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten : Pemkab Sukabumi. Kemudian dicari jalan keluarnya,” ucapnya.

Badri mengaku prihatin. Dengan kejadian tersebut. Namun ia meminta para petani tenang. Dan berjanji akan berupaya mencari solusi. Terkait masalah tersebut.

“Mereka menyampaikan. Tidak ada penyerobotan tanah. Karena sudah ada kesepakatan. Dengan pihak PT. Penggarap sudah menggarap tanah itu sejak tahun 1998. Bahkan jauh sebelumnya. Selama ini. Itu semua berjalan baik,” paparnya.

“Yang jelas. Akan kami bantu. Mencari solusinya,” pungkasnya. (Yadi)

Editor : Andra Permana II E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Tags

Related Articles

Close