Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satu langkah yang kini didorong adalah membenahi basis data pajak kendaraan bermotor agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan secara lebih akurat dan terukur.
Strategi tersebut dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi melalui Diseminasi Petugas Pendataan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar secara hibrida di Sukabumi, Selasa (21/7/26).
Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pendataan. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi digital pengelolaan data perpajakan daerah melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi Jawara (Sistem Registrasi Identitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pribadi Jawa Barat).
Bagi Kabupaten Sukabumi, akurasi data menjadi isu strategis dalam upaya mengoptimalkan PAD. Dengan wilayah yang luas dan jumlah kendaraan yang terus berkembang, pendataan objek pajak membutuhkan sistem yang mampu menjangkau hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda Kabupaten Sukabumi, Hari Ramdani, mengatakan PKB dan BBNKB memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah. Karena itu, pembaruan dan ketepatan data kendaraan menjadi bagian penting dalam memastikan potensi tersebut dapat dikelola secara optimal.
Menurut dia, penggunaan teknologi digital diharapkan dapat membuat proses pendataan lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk membekali petugas lapangan dengan teknologi digital terbaru melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi Jawara. Dengan dukungan teknologi tersebut, pendataan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan terintegrasi,” ujar Hari.
Diseminasi tersebut melibatkan 911 petugas verifikasi dan pendataan yang bekerja pada berbagai tingkatan wilayah. Mereka terdiri atas 18 petugas tingkat kecamatan, 33 petugas tingkat desa atau kelurahan, serta 860 petugas pendataan di tingkat rukun warga (RW).
“Optimalisasi PAD tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan di tingkat pemerintah daerah, maka dari itu kami melibatkan banyak petugas. Validitas data di lapangan menjadi salah satu fondasi penting untuk memastikan potensi penerimaan dapat dipetakan dengan lebih baik,” katanya.
Di sisi lain, digitalisasi pendataan juga menjadi tantangan tersendiri. Sistem yang semakin terintegrasi perlu diikuti dengan kualitas sumber daya manusia, konsistensi pembaruan data, serta koordinasi lintas wilayah agar informasi yang dihimpun benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Di tempat sama, Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi Herdy Somantri, menegaskan pentingnya kemandirian fiskal dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen penting untuk membiayai berbagai program pembangunan. Karena itu, peningkatan kapasitas pendapatan daerah perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“APBD itu mencakup pendapatan dan belanja untuk mendukung pembangunan daerah,” tegas Bima, sapaan karib Herdy.
Bima juga mengajak seluruh petugas yang terlibat, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, hingga RW, untuk membangun sinergi dalam memperkuat pendataan potensi pajak kendaraan.
“Masyarakat perlu memahami bahwa kepatuhan terhadap kewajiban pajak memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan pembangunan. Pendapatan yang dihimpun pemerintah daerah pada akhirnya diharapkan dapat mendukung penyediaan berbagai kebutuhan publik, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Dalam konteks pembangunan Kabupaten Sukabumi, optimalisasi PAD menjadi semakin penting karena kapasitas fiskal daerah akan menentukan ruang pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas. Semakin kuat pendapatan daerah yang dapat dikelola secara berkelanjutan, semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk memperkuat pembiayaan pembangunan sesuai kewenangannya.
“Peningkatan penerimaan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya potensi pajak. Akurasi basis data, kemudahan layanan, kepatuhan wajib pajak, serta koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor yang perlu diperkuat secara bersamaan,” beber Bima.
Pemanfaatan Srikandi Jawara menjadi salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut. Melalui sistem pendataan yang lebih terstruktur, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran potensi kendaraan bermotor secara lebih akurat sehingga kebijakan pengelolaan pendapatan dapat disusun berdasarkan data yang lebih mutakhir.
Setelah sesi diseminasi, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pendataan kendaraan bermotor secara langsung menggunakan aplikasi Srikandi Jawara. Bimbingan tersebut dipandu oleh narasumber dari Bapenda Provinsi Jawa Barat dan Unit Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sukabumi.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendataan pajak kendaraan di Kabupaten Sukabumi. Dengan dukungan petugas hingga tingkat RW dan pemanfaatan teknologi digital, optimalisasi PKB dan BBNKB diharapkan tidak berhenti pada peningkatan angka penerimaan,” kata Bima dengan nada optimis.
Lebih jauh, penguatan data pajak kendaraan diharapkan mampu menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi. Pada akhirnya, kapasitas fiskal yang semakin sehat perlu diterjemahkan menjadi pembangunan yang lebih berkualitas dan manfaat yang semakin terasa bagi masyarakat.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
