AdvertorialKabupaten SukabumiPemerintahan

Bantu PRD Selesaikan Masalah, Disdukcapil Gelar Sosialisasi

Reporter : Ceppy ST

Sukabuminow.com || Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi selalu siap membantu petugas registrasi desa (PRD) untuk menyelesaikan masalah Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Salah satu masalah yang sering dihadapi PRD adalah data kependudukan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terbaca oleh BPJS, perbankan, atau Puskesmas.

“Masalah-masalah seperti ini semuanya akan dicarikan pemecahannya agar tidak menjadi beban bagi para petugas registrasi di desa dan kelurahan,” kata Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, Jujun Juaeni pada peresmian sosialisasi kebijakan penyelenggaraan Adminduk bagi PRD di Hotel Augusta, Cicantayan, Sukabumi, Rabu (6/10/21).

Diakui Jujun, selama ini masih sering terjadi NIK tidak terbaca oleh sistem instansi yang membutuhkan input Adminduk. Padahal oleh Dusdukcapil Kabupaten Sukabumi, data dimaksud telah diaktifkan sehingga kecil kemungkinan tidak terbaca oleh sistem di bank, BPJS, atau Puskesmas karena semuanya mengakses satu sumber data di Kementerian Dalam Negeri.

“Penyebabnya mungkin ketidaksesuaian sistem kami dengan sistem di instansi lain. Biasanya hal tersebut bisa diselesaikan setelah ada koordinasi antara instansi tersebut dengan kami,” kata Jujun.

Pelatihan itu dihadiri para peserta dari berbagai kecamatan, di antaranya Cicurug, Ciambar, Cibadak, Cidahu, Nagrak, Parungkuda, Caringin, dan Parakansalak. Para peserta mendapatkan materi seputar kebijakan terbaru tentang kependududukan, salah satunya Permendagri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tugas Pokok Penjabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.

Para peserta, ujar Jujun, mendapatkan transformasi pengetahuan seputar kebijakan dan aturan terbaru terkait Adminduk. Dengan demikian, para PRD tidak akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan dan mengurus hal-hal yang terkait dengan Adminduk di tingkat desa.

“Kepada PRD juga kami ingatkan dan tekankan bahwa seluruh pelayanan Adminduk tidak dikenakan biaya. Masyarakat mendapatkan pelayanan gratis karena seluruh biaya ditanggung oleh negara,” tutur Jujun.

Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, ujar dia, tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum PRD atau pegawai Disdukcapil yang memungut biaya dari proses pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Pihaknya akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan adanya pungutan biaya pembuatan Adminduk.

Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Tags

Related Articles

Close
Close