Sukabumi Percepat Penanganan Kawasan Kumuh
Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai mengakselerasi penataan kawasan permukiman melalui pembahasan Baseline Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP). Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar daerah dalam menjawab persoalan hunian layak yang masih menjadi tantangan nasional.
Fokus utama dalam pembahasan tersebut tidak lagi pada aspek seremonial, melainkan pada penyusunan arah kebijakan berbasis data, terutama terkait penanganan kawasan kumuh yang masih tersebar di sejumlah wilayah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar dokumen RP3KP tidak hanya normatif, tetapi mampu menjadi acuan implementatif.
“Dokumen ini harus disusun secara komprehensif dan objektif. Karena itu, masukan dari semua pihak sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya dalam pembahasan Baseline Dokumen RP3KP di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Rabu (22/4/26).
Permasalahan kawasan kumuh masih menjadi isu strategis, tidak hanya di Sukabumi, tetapi juga secara nasional. Keterbatasan akses terhadap hunian layak, sanitasi, serta infrastruktur dasar menjadi faktor utama yang perlu segera ditangani.
Di tempat sama, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan penuntasan kawasan kumuh pada 2027, atau lebih cepat dari target sebelumnya.
“Penanganan kawasan kumuh menjadi prioritas. Kami menargetkan bisa tuntas pada 2027 melalui pendekatan yang terintegrasi,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Sukabumi mengandalkan inovasi bertajuk Gerbang Pesona (Gerakan Bangun Percepatan Ekosistem Hunian melalui Sinergi Organisasi, Kemitraan, dan Marketing Publik yang Inovatif).
Program ini tidak hanya berfokus pada penataan fisik kawasan, tetapi juga mengedepankan pendekatan multidimensi, seperti:
– Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat
– Pengembangan skema pembiayaan kreatif
– Kemitraan lintas sektor, termasuk swasta dan komunitas
– Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
Menurut Sendi, pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.
“Penataan kawasan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi dan inovasi pembiayaan agar hasilnya berkelanjutan,” jelasnya.
RP3KP juga diharapkan mampu menjadi jembatan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam mendukung program nasional penyediaan hunian layak dan pengentasan kawasan kumuh.
Dengan penyusunan berbasis data dan partisipasi lintas sektor, Sukabumi berupaya memperkuat perencanaan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga berorientasi jangka panjang.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
