Sukabuminow.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai memfokuskan perhatian pada sejumlah agenda strategis yang dinilai akan menentukan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan layanan administrasi kependudukan, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga dukungan terhadap program prioritas nasional menjadi pembahasan utama dalam Rapat Dinas Bulan Juni 2026.
Rapat yang dipimpin langsung Bupati Sukabumi Asep Japar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/6/26) itu menjadi sarana evaluasi sekaligus penyamaan langkah seluruh perangkat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Andreas, Sekretaris Daerah Ade Suryaman, para kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, serta camat se-Kabupaten Sukabumi.
Namun di balik agenda rutin pemerintahan tersebut, terdapat sejumlah pesan penting yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi dalam beberapa bulan mendatang.
Raih WTP ke-12, Pemkab Diminta Pertahankan Tata Kelola Keuangan
Dalam arahannya, Bupati Asjap menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Alhamdulillah, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” ujar Asjap.
Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen kolektif seluruh perangkat daerah agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
PAD Dinilai Belum Optimal, OPD Diminta Gali Potensi Daerah
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam rapat tersebut adalah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Asjap menilai masih terdapat banyak potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan PAD sangat penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga pembangunan tidak selalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
“PAD jangan jalan di tempat. Setiap OPD harus mampu melihat dan mengembangkan potensi yang ada agar pendapatan daerah terus meningkat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah akan menjadi salah satu fokus utama Pemkab Sukabumi ke depan.
KTP Elektronik Jadi Kunci Akses Berbagai Layanan Publik
Selain aspek keuangan daerah, Bupati Asjap juga menyoroti masih adanya masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik.
Ia meminta para camat melakukan pendekatan jemput bola guna memastikan seluruh warga mendapatkan dokumen kependudukan secara mudah dan cepat.
Menurut Asjap, kepemilikan KTP elektronik tidak hanya berkaitan dengan identitas warga negara, tetapi juga menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai layanan pemerintah.
Mulai dari layanan kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, hingga kepesertaan BPJS memerlukan dokumen kependudukan yang valid.
Karena itu, percepatan perekaman dan penerbitan KTP elektronik dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Harus Didukung Hingga Tingkat Desa
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asjap juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas nasional yang saat ini sedang berjalan.
Dua program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa.
Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi desa.
SPMB 2026 Harus Transparan dan Bebas Persoalan
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Andreas menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang sedang berlangsung.
Ia berharap seluruh proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai aturan, transparan, objektif, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan SPMB akan menjadi cerminan kualitas pelayanan pendidikan di daerah.
Karena itu, seluruh pihak diminta mengawal proses penerimaan peserta didik baru agar terhindar dari berbagai persoalan yang dapat merugikan masyarakat.
Pajak PBB Jadi Perhatian, Kolaborasi Desa hingga Kabupaten Diperkuat
Selain SPMB, Wakil Bupati juga menyoroti capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih perlu ditingkatkan di sejumlah wilayah.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi untuk mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah tersebut.
Menurut Andreas, keberhasilan peningkatan PBB tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga Badan Pendapatan Daerah.
“Optimalisasi pendapatan PBB membutuhkan kolaborasi menyeluruh mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga Badan Pendapatan Daerah,” katanya.
Perkuat SDM dan Ketahanan Pangan
Dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan sejumlah kerja sama strategis yang mendukung pembangunan daerah.
Pemkab Sukabumi menjalin kesepakatan dengan Institut Citra Buana Indonesia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Selain itu, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi menandatangani kerja sama dengan Fakultas Pertanian IPB terkait implementasi riset dan inovasi untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui pendekatan ilmiah dan inovatif.
Tidak hanya itu, Pemkab Sukabumi juga menyerahkan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang memiliki risiko kerja tinggi namun belum terlindungi secara optimal.
Dengan berbagai agenda strategis yang dibahas dalam rapat dinas tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menunjukkan fokus pembangunan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah, pelayanan publik, pendidikan, perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana