Antisipasi Krisis Pangan, Pemkab Sukabumi Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran
Sukabuminow.com || Di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap krisis pangan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengambil langkah konkret dengan memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi sebagai fondasi utama menjaga produktivitas sektor pertanian.
Langkah ini diwujudkan melalui monitoring langsung ke Gudang Lini III Cibadak, yang melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, PT Pupuk Indonesia, serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin, menegaskan bahwa pengawasan distribusi pupuk kini tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan bagian dari strategi besar menjaga stabilitas pangan.
“Distribusi pupuk harus berjalan sesuai prinsip 6 Tepat agar tidak terjadi penyimpangan yang bisa berdampak langsung pada produksi pangan,” ujarnya, Senin (27/4/26).
Hasil monitoring menunjukkan stok pupuk subsidi di Gudang Lini III Cibadak dalam kondisi aman dan siap disalurkan. PT Pupuk Indonesia juga memastikan pasokan tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan petani, khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi yang menjadi salah satu lumbung pertanian di Jawa Barat.
Penguatan pengawasan pupuk subsidi di tingkat daerah seperti Sukabumi menjadi bagian penting dari respons terhadap tantangan global, mulai dari perubahan iklim, gangguan distribusi logistik, hingga kenaikan harga komoditas pertanian.
Ketergantungan petani terhadap pupuk subsidi menjadikan distribusi yang tepat sasaran sebagai faktor krusial dalam menjaga stabilitas produksi. Kesalahan distribusi, baik kelebihan maupun kekurangan, berpotensi memicu penurunan hasil panen dan gejolak harga pangan.
Untuk itu, pemerintah mendorong optimalisasi sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai instrumen utama pengendalian distribusi pupuk berbasis data.
Aep menekankan, kepatuhan petani dalam menebus pupuk sesuai alokasi e-RDKK menjadi kunci keberhasilan sistem ini.
“Petani harus menebus pupuk sesuai data yang sudah terdaftar agar distribusi tidak melenceng dan tetap adil bagi semua,” tegasnya.
Lebih jauh, keberhasilan pengawasan pupuk subsidi tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga kolaborasi erat dengan produsen pupuk, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani.
Pendekatan kolaboratif ini dinilai mampu memperkuat sistem distribusi dari hulu ke hilir, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi.
“Ini adalah komitmen bersama untuk menjaga sektor pertanian tetap kuat dan berkelanjutan,” tambah Aep.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
