AdvertorialKabupaten SukabumiPemerintahan

Seluruh Pekerja Jadi Peserta Aktif Jamsostek, Ini Penjelasannya

Reporter : Ridwan HMS

Sukabuminow.com || Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non ASN dan penyelenggara Pemilu di wilayahnya masing-masing, merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, Diding Ramdani, saat silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diterima Sekretaris Daerah, Ade Suryaman, di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Senin (13/9/21).

“Sudah ada 2 payung hukum, yakni Inpres (Instruksi Presiden) dan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang mengatur hal itu,” terang Diding.

Kedua payung hukum yang dimaksud, antara lain Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran.

“Dua payung hukum itu ditujukan kepada para menteri dan kepala lembaga terkait, juga ditujukan kepada para gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Di tempat sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyambut baik kedua payung hukum tersebut. Ia menegaskan, perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan sangat penting bagi setiap pekerja. Terlebih mencakup jaminan hari tua, jaminan pensiunan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan .

“Program BPJS Ketenagakerjaan ada untuk kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Program ini memberi perlindungan pada pekerja dan keluarganya apabila mengalami musibah kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Sehingga kehadiran payung hukum ini akan lebih melindungi para pekerja dan keluarganya,” jelasnya.

Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Tags

Related Articles

Close
Close