Hari Otda ke-30, Sukabumi Fokus Perbaikan Layanan dan Iklim Usaha
Sukabuminow.com || Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi daerah untuk menguji sejauh mana otonomi benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, isu ini ditegaskan langsung oleh Bupati Sukabumi, Asep Japar, saat memimpin upacara di Lapangan Dinas Perhubungan, Cikembar, Senin (27/4/26).
Mengusung tema “Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tersebut tidak sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi refleksi strategis terhadap arah pembangunan daerah di tengah dinamika nasional dan global.
Dalam amanatnya, Bupati Asjap menegaskan bahwa otonomi daerah bukan hanya soal kewenangan administratif, melainkan instrumen utama untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Otonomi daerah harus menjadi sarana menghadirkan manfaat nyata. Ini tentang bagaimana pelayanan publik semakin baik, pembangunan merata, dan masyarakat merasakan langsung hasilnya,” ujar Asjap.
Di tengah tantangan ekonomi dan kompetisi antar daerah, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan investasi sebagai prioritas strategis.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya saing daerah sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru.
“Kemudahan investasi harus terus diperkuat agar iklim usaha tetap kompetitif dan mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya,” tegasnya.
Isu ini menjadi relevan secara nasional, mengingat pemerintah pusat terus mendorong daerah agar menjadi motor penggerak ekonomi berbasis potensi lokal.
Asjap juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma birokrasi. Aparatur pemerintah dituntut tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi harus menjadi pelayan publik yang responsif dan solutif.
Menurutnya, capaian 30 tahun otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Birokrasi harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar prosedur. Ini yang harus terus kita perkuat,” ungkapnya.
Selain pelayanan dan investasi, isu strategis lain yang diangkat adalah optimalisasi pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Bupati menilai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi kunci kemandirian fiskal daerah.
Dengan fiskal yang kuat, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan fasilitas publik.
“Kepatuhan pajak adalah bentuk gotong royong membangun daerah. Ini fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan,” jelasnya.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
