AdvertorialKabupaten SukabumiPemerintahan

Jabatan Kades Diperpanjang Dua Tahun, Bupati Sukabumi ke Masyarakat : Awasi!

Sukabuminow.com || Bupati Sukabumi, mengukuhkan 378 dari 381 kepala desa se-Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang otomatis mendapat tambahan dua tahun masa jabatan. Pengukuhan dilakukan di GOR Pemuda Cisaat, Selasa (11/6/24).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Sukabuminow.com, tiga desa yang tidak dikukuhkan. Sebab masih dijabat penjabat dari kecamatan. Sehingga diperlukan proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk mendapatkan kepala desa definitif.

“Hari ini penguatan perpanjangan kebijakan pemerintah untuk memberikan dua tahun masa bakti para kepala desa. Jadi bukan pelantikan, tapi pengukuhan perpanjangan jabatan,” kata Marwan usai kegiatan.

Ia mengatakan, peran masyarakat dalam mengawasi pemerintahan desa sangat dibutuhkan. Sebab kepemimpinan selama delapan tahu sudah pasti memiliki sisi positif dan negatifnya.

“Umur pisikologis pekerjaan itu maksimal di empat tahun, ini delapan tahun. Pasti ada tingkat kejenuhan. Ini tanpa ada satu kepedulian masyarakat dalam melihat perjalanan kepemimpinan di wilayah itu, ini akan sayang waktunya, potensi yang ada harusnya dioptimalkan,” ujarnya.

Sementara itu terkait regulasi, Marwan menegaskan pihaknya akan melihat regulasi yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Namun yang jelas, Pemkab Sukabumi akan mendorong pemberdayaan yang bisa dikaitkan di penataan keuangan..

“Penataan keuangan dana desa, itu nanti ada peraturan bupati yang bisa didorong untuk sebagai penguatan,” tegasnya.

Marwan juga meminta para kepala desa untuk meningkatkan perekonomian. Sebab menurutnya, hal itu sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pertumbuhan ekonomi dari desa.

“Harus dimulai supaya pertumbuhannya dirasa. Dan ketika desa maju, ekonomi secara program-programnya itu dampaknya ke kecamatan dan kabupaten. Tapi kalau kabupaten maju, belum tentu berdampak ke desa. Itu prinsip dasar kenapa bapak presiden berharap mulai dari desa. Didoronglah BUMDes untuk bisa mengoptimalkan peran desa dari posisi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kesehatan. Tapi ternyata di BUMDes itu belum sinkron, ini pengalaman dari PNPM dulu,” bebernya.

“Jadi harus dievaluasi terus, makanya munculah BUMDes Bersama. Itu gabungan dari beberapa desa membentuk BUMDes, itupun tidak jalan,” ujarnya. (Edo)

Editor : Andra Permana

Berita Terkait

Back to top button