Sukabuminow.com || Wakil Bupati Sukabumi Andreas, mewakili Bupati Asep Japar menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Persampahan dan Mitigasi Dampak Kemarau Panjang yang digelar di Aula A.H. Nasution, Lantai 3, Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Kamis (04/06/26).
Rapat strategis tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan menjadi forum nasional untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dua isu krusial: krisis pengelolaan sampah dan ancaman dampak kemarau panjang.
Dinukil dari akun resmi media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, @prokompimsukabumikab, forum tersebut membahas berbagai langkah percepatan penanganan persampahan nasional, mulai dari peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di daerah, penguatan edukasi masyarakat, hingga optimalisasi kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti dampak kemarau panjang yang berpotensi memicu krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, gangguan sektor pertanian, serta peningkatan risiko bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam keterangannya, Andreas menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat, daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Penanganan sampah dan mitigasi kemarau panjang tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat, langkah cepat, dan komitmen bersama agar dampaknya tidak meluas ke sektor lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat,” ujar Andreas.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sukabumi, akan memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan.
“Kami di daerah akan memperkuat edukasi, meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau agar dampaknya bisa ditekan sedini mungkin,” lanjutnya.
Andreas juga menekankan bahwa pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang semakin kompleks.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat, terutama dalam hal pendanaan, teknologi pengelolaan sampah, serta sistem mitigasi bencana berbasis data dan kondisi lapangan.
Rakor tersebut juga menjadi ruang penguatan koordinasi bagi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi dampak perubahan iklim ekstrem.
Kabupaten Sukabumi disebut akan terus memperkuat kesiapsiagaan melalui penguatan peran dinas teknis terkait, termasuk sektor perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana