Sukabuminow.com || Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DKIP) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif pemerintah daerah. Salah satu langkah strategis yang kini diperkuat adalah optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta sistem pengaduan publik nasional SP4N LAPOR.
Kepala DKIP Kabupaten Sukabumi, Yulipri, menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, namun sebuah komitmen untuk memberikan pelayanan akuntabel kepada masyarakat,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi PPID dan pengelolaan pengaduan SP4N LAPOR yang digelar secara daring dari Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Kamis (4/6/26).
Menurutnya, penguatan sistem informasi publik menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, terbuka, dan mudah diakses. Karena itu, seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan desa perlu memahami tata kelola informasi publik secara benar, termasuk klasifikasi data yang dapat dipublikasikan maupun yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan sosialisasi yang melibatkan berbagai narasumber ini, semua pihak dapat memahami dan memilah informasi publik yang dapat dipublikasikan dan dikecualikan sesuai undang-undang yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, Yulipri juga menekankan pentingnya optimalisasi SP4N LAPOR sebagai kanal resmi pengaduan masyarakat. Sistem ini menjadi wadah aspirasi, keluhan, dan permintaan informasi yang terintegrasi di tingkat pusat hingga daerah.
“SP4N LAPOR harus menjadi perhatian bersama. Setiap aduan masyarakat harus direspons cepat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Dukungan terhadap penguatan transparansi juga disampaikan Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Puji Widodo. Ia menilai aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan perkembangan kinerja secara terbuka, seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap layanan informasi yang cepat dan akurat.
“Melalui kegiatan ini, mari bersama-sama meningkatkan kompetensi sebagai aparatur sekaligus memperkuat pelayanan informasi publik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang berbagi pengetahuan dan penguatan kapasitas, terutama dalam pengelolaan informasi publik yang lebih efektif dan terukur.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana