Sukabuminow.com || Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDIP, Junajah Jajah Nurdiansyah, menyambut antusias reses kedua tahun anggaran 2026 yang berlangsung 3 hingga 5 Juni 2026. Dirinya mengaku kerap memanfaatkan momen reses untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan asalnya, yakni Dapil 1.
Rabu (3/6/26), Jajah telah menggelar reses di Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara. Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi forum penyerapan aspirasi, tetapi juga mengemuka sebagai ruang penguatan ekonomi desa dan ketahanan sosial masyarakat.
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah isu yang muncul menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat struktur ekonomi desa. Warga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap sektor usaha kecil, pertanian, dan kelompok ekonomi berbasis komunitas.
Usulan yang mengemuka di antaranya meliputi:
Penguatan permodalan UMKM dan usaha mikro desa,
Dukungan sarana produksi pertanian bagi kelompok tani,
Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal,
Stabilitas ekonomi rumah tangga pascabencana, dan
Peningkatan akses bantuan usaha berkelanjutan,
“Aspirasi warga Warungkiara menggambarkan bahwa reses tidak hanya menjadi forum politik, tetapi juga refleksi langsung kondisi ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” katanya.
Selain isu ekonomi, masyarakat juga menyoroti pentingnya ketahanan sosial di wilayah pedesaan. Hal ini mencakup kebutuhan terhadap layanan kesehatan yang lebih merata, pendidikan yang layak, serta pemulihan infrastruktur dasar yang terdampak bencana.
“Kondisi ini menjadi indikator bahwa ketahanan sosial masyarakat masih sangat bergantung pada kehadiran kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal,” ujarnya.
Junajah menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bagian dari perjuangan di DPRD Kabupaten Sukabumi, terutama dalam penguatan kebijakan ekonomi daerah berbasis desa.
“Reses merupakan instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan perencanaan administratif,” jelasnya.
Dari hasil reses tersebut, muncul beberapa isu strategis yang menjadi sorotan utama pembangunan daerah, antara lain:
1. Transformasi ekonomi desa berbasis UMKM dan pertanian lokal
2. Ketahanan ekonomi keluarga pascabencana dan tekanan inflasi
3. Akses pembiayaan usaha kecil yang masih terbatas
4. Kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pedesaan
5. Penguatan peran pemerintah daerah dalam ekonomi kerakyatan
Isu-isu ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana