AdvertorialKabupaten SukabumiParlemen

HMI Tuntut DPRD Usut Banyaknya Bangunan Permanen di Sempadan Pantai

Reporter : Edo

Sukabuminow.com || Banyaknya bangunan permanen di area sempadan pantai menjadi perhatian para mahasiswa Palabuhanratu yang tergabung di Himpunan Mahasiswa Islam. HMI menuntut area sempadan pantai harus dilindungi dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Hal ini disampaikan HMI se-wilayah kerja Palabuhanratu saat beraudiensi dengan Komisi I di ruang Bamus DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (28/9/20).

Koordinator Lapangan massa HMI, Hadad Abdullah, menyampaikan banyaknya bangunan fisik permanen baik itu sarana prasarana pendukung pariwisata ataupun non wisata yang dibangun di sepanjang tepi pantai telah melanggar perda nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2023.

“Bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pasal 49 menyatakan garis sempadan pantai yang selanjutnya disebut GSP adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Jadi tidak boleh ada bangunan permanen,” tegas Hadad.

Karena itu HMI mendesak DPRD Kabupaten Sukabumi beserta seluruh dinas terkait dapat menertibkan bangunan permanen yang berada di area sempadan pantai tersebut.

“Selain dari pada itu kami menduga adanya pemberian izin yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan ketidaktegasan pihak Satpol PP dalam penegakan perda tersebut. Sehingga mengakibatkan pemanfaatan ruang yang terus meningkat, kami menganggap perda yang dibuat tidak lebih dari penghias buku saja,” tandas Hadad.

Di lokasi yang sama Anggota Komisi I, dari Fraksi Gerindra Usep Wawan mengapresiasi kedatangan HMI ke DPRD Kabupaten Sukabumi terkait perijinan dan penegakan perda tentang sempadan pantai.

“Hal ini sejalan dengan semangat DPRD, khususnya komisi I dimana untuk penertiban daripada perijinan untuk meningkatkan PAD Sukabumi. Yang lebih mereka soroti itu sekarang muncul lagi bangunan-bangunan yang baru salah satunya di depan GIC, sepertinya mengenai perizinan,” ucapnya.

Menurut Usep, kewenangannya ada di kecamatan. Meskipun demikian DPRD akan menindak lanjuti ke Satpol PP untuk dilihat dan ditinjau.

“Hasil audensi belum ada jawaban yang jelas hanya baru penyampaian permasalahan saja. Yang jelas ini akan menjadikan agenda lanjutan DPRD untuk menindak lanjuti apa yang disampaikan HMI tadi,” tuturnya.

Editor : Mulya H || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Tags

Related Articles

Close
Close