BisnisKabupaten SukabumiPemerintahan

Untuk Mampu Bersaing, Produk IKM Perlu Sertifikasi Halal

Sukabuminow.com || Sebanyak 10 IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal melalui kontribusi CSR (Corporate Social Responsibility) Bank BJB belum lama ini.

Hal itu diungkapkan Yana Chefiana, Kepala Bidang Industri Agro pada DPESDM (Dinas Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral) Kabupaten Sukabumi.

Kepada Sukabuminow, Sabtu (12/1/19), mantan Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian tersebut, mengatakan gaya kepemimpinan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, perlu ditiru. Dimana pembangunan tidak hanya mengandalkan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), tapi juga dapat bersumber dari pihak ketiga yang memiliki kepedulian.

“Permasalahan IKM adalah sulit berkembang. Salah satunya karena mereka tidak memiliki permodalan lebih. Apalagi harus mengurus sertifikat halal yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk jaminan kualitas produk mereka,” tutur Yana.

“Adanya CSR pihak ketiga seperti Bank BJB ini jelas sangat membantu para pelaku IKM di Kabupaten Sukabumi,” tambahnya.

Sepuluh IKM yang mendapat CSR sertifikasi halal tersebut, di antaranya Ratu Pelangi Snack, Kerupuk Wortel Giessa, Denox, Ridho Frozen Food, Aqwa Snack, Pasra Food, Home Snack, Poklahsar Mulus Delima, Quree, dan Saung Palapah Katresna.

“Kami akan mengakselerasi peningkatan kualitas IKM yang berujung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perindustrian dapat terus meningkat,” harapnya.

Baca Juga  :

Dihubungi terpisah, Agung Citra, Kepala Seksi IKM, Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura pada DPESDM, menegaskan IKM yang telah difasilitasi izin PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) dan sertifikat halal, akan menjadi prioritas untuk memperoleh bantuan kemasan. Sehingga diharapkan IKM mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

“Kami (DPESDM) masih harus bersinergi dengan perangkat daerah lainnya bahkan hingga ke pemerintah desa. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, hingga Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM harus bahu membahu bersama kami untuk memperjuangkan hal ini,” paparnya.

“Pola pembangunan yang selaras dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha. Kembali, ujungnya akan meningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Editor  : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Berita Terkait

Back to top button