Tatan : Ahok Itu Siapanya PDIP?
Sukabuminow.com || Rumor BTP (Basuki Tjahaja Purnama) atau akrab disapa Ahok akan menggantikan posisi KH Ma’ruf Amin yang menjadi isue politik nasional hingga saat ini, dinilai sebagai salah satu cara menggembosi TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma’ruf Amin.
Demikian dikatakan Tatan Kustandi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sukabumi. Saat dihubungi melalui sambungan telepon Sabtu (16/2/19), ia mengatakan, isue tersebut merupakan salah satu strategi politik yang mungkin saja digulirkan oleh kubu sebelah.
“Isue Ahok yang akan menggantikan Ma’ruf Amin itu hanya sebatas spekulasi atau strategi politik yang tidak realistis. Mereka yang membuat dan menyebarluaskan isue ini. Kami menduga ingin membuat TKN tidak solid dan menjadi gaduh,” katanya.
Adapun kaitan dengan gabungnya mantan narapidana kasus penodaan agama itu ke partai besutan Megawati tersebut, hanya sebatas pilihan politik pribadinya Ahok saja. Diyakini tidak terdapat adanya manuver politik ke arah manapun, termasuk dengan kebenaran rumor Ahok menggantikan Ma’ruf Amin.
“Tidak ada ceritanya di Undang- undang, orang bisa menggantikan seseorang itu, seolah menjadi urusan personal. Lantas apa gunanya partai koalisi yang tergabung dalam TKN?,” ujar salahseorang Pimpinan DPRD Kota Sukabumi tersebut.
Baca Juga :
- Bukit Baros, Pesona Wisata Kebonpedes
- Buah Tangan Kapolda Jabar Untuk Masyarakat Nelayan Kabupaten Sukabumi
Tatan mencontohkan, kondisi politik yang terjadi di DKI Jakarta terkait dengan kekosongan posisi Wagub (Wakil Gubernur) pasca di tinggal Sandiaga Uno yang sampai saat ini hampir tujuh bulan lamanya, masih belum terselesaikan. Yang ada justru antara PKS dan Gerindra sebagai pengusung nyaris berseteru dan belum menemui titik temu.
“Ganti wagub saja debat panjang dan nyaris berantem antara partai koalisi Anis-Sandi sampai saat ini, apalagi ganti wakil presiden. Kemudian Ahok itu siapanya partai PDIP)?. Yang ada nanti partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf pasti keberatan dan ngomong, masa PDIP sama PDIP?,” imbuhnya.
Ia menegaskan, untuk menggantikan seorang presiden dan wakil presiden tidak sesederhana itu. Sebab secara konstitusi, memiliki prosedur sangat rumit dan yang harus dilalui. Serta tidak ada skenario di TKN menggantikan Ma’ruf di tengah jalan.
“Sebagai kader partai, saya yakin bahwa PDIP tidak memiliki gagasan tersebut. Pak Ma’ruf tidak bisa diganti sewaktu-waktu dan tidak ada kesepakatan di TKN maupun koalisi di Pak Jokowi yang membahas serta menyepakati isue tersebut,” pungkasnya. (Eko Arief)
Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com
