AdvertorialKabupaten SukabumiPemerintahanPilkada 2020

Sosialisasi Netralitas Kepala Desa di Pilkada Terapkan Protokol Kesehatan

Reporter : Ceppy ST

Sukabuminow.com || Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi, menyosialisasikan netralitas kepala desa dalam Pilkada, di Hotel Sukabumi Indah, Kamis (22/10/2020).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peresmian desa anti politik uang. Dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Selama kegiatan berlangsung, setiap orang yang akan memasuki lokasi harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tidak ada yang dikecualikan termasuk Pjs Bupati Sukabumi, Gani Muhamad.

Dalam sambutannya, Gani mengingatkan para Kades agar tidak terlibat politik praktis. Terutama mendukung salah satu calon peserta Pilkada.

“Tidak boleh terlibat dalam politik praktis, meskipun mereka (kepala desa) memiliki hak memilih. Gunakan hak pilihnya di TPS saat pencoblosan saja,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat sanksi bagi kepala desa yang melanggar. Hal itu sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan.

“Kami mengingatkan agar para Kades bersikap profesional sesuai tupoksi. Termasuk tahu larangannya untuk tidak berpihak kepada salah satu Paslon,” ucapnya.

Terkait peresmian desa anti politik uang, dirinya sangat mengapresiasi. Hal itu merupakan komitmen luhur antara Bawaslu dan desa dalam pencanangan desa anti politik uang.

“Komitmen no politik uang bisa menjadi barometer nasional. Ini bisa menjadi acuan bagi desa lain yang dipelopori dari Sukabumi,” ungkapnya.

Gani juga mengapresiasi pelaksanaan acara yang taat akan protokol kesehatan.

“Semua kegiatan, apapun itu bentuknya. Dan siapapun yang mengadakannya harus menerapkan protokol kesehatan. Ini semua demi mencegah penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Di tempat sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Haryanto, menambahkan, selain Kades, pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI, Polri, dan perangkat desa harus netral. Mereka tidak boleh bertindak yang menguntungkan dan merugikan salah satu Paslon.

“Apabila bertindak yang menguntungkan dan merugikan calon, maka ada sanksi pidana dan denda. Pelanggaran pidana itu sesuai pasal 188 juncto pasal 71 UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bahwa setiap pejabat negara, aparatur sipil negara, dan kepala desa, atau sebutan lain/lurah yang melanggar ketentuan pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan/atau denda paling sedikit 600 ribu atau paling banyak 6 juta,” paparnya.

Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Tags

Related Articles

Close
Close