Kabupaten Sukabumi

Diwarnai Bakar Ban, Unras Transparansi Pengadaan Antropometri Panas

Sukabuminow.com || Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) kembali menggelar aksi dalam rangka mempertanyakan transparansi pengadaan alat pengukur stunting atau antropometri di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

Kali ini, FPP yang dinakhodai Friady Mahyuzar Lubis tersebut, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sekretariat Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Senin (31/7/23).

Pantauan di lapangan, ratusan massa FPP mendatangi Setda dengan membawa ragam apresiasi dalam bentuk tulisan yang diarahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Suasana sempat memanas karena massa membakar ban.

“Kami meminta transparansi pengadaan antropometri sebagai bentuk keterbukaan informasi untuk publik. Hari ini masih gugur dilaksanakan. Dalam dua kali audiensi juga tidak kami dapatkan jawaban terkait mekanisme termasuk penentuan pemenang pengadaan alkes ini seperti apa,” tutur Onay, -sapaan Friady-, Senin (31/7/23).

“Malahan ketika audensi kemarin, pejabat pembuat komitmennya itu dilarang menjawab oleh Sekdisnya. Kami sangat kecewa makanya audensi kemarin kami lanjutkan aksi demo hari ini,” sambungnya.

Menurutnya, pengadaan antropometri dan USG kit dalam peraturan e-katalog 2023 tertuang dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis surat edaran bersama Kemndagri, Kemenkes, dan Barjas Republik Indonesia.

“Kami menduga ada aturan yang tidak dipatuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Kami menduga ada kecurangan, karena pada perosesnya di antara penyedia di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang diapprove-nya itu barang yang lebih mahal. Sedangkan barang yang lain masih ada yang masih murah. Ini diindikasikan melompati mekanisme dan aturan yang ada,” terangnya.

Onay menegaskan, pihaknya masih belum akan berhenti dengan aksi tersebut. Sebab menurutnya, transparansi pengadaan dan proses lelang antropometri diperlukan untuk menghindari potensi kecurangan.

“Aksi hari ini pun kami tidak puas karena yang hadir menghadapai kami bukan orang yang memiliki tukpoksi di bidang tersebut. Kami menuntut transparansi, dugaan kami adanya ketidak transparanan publik terhadap proses penunjukan pemenang. Kami akan melanjutkan aksi yang lebih besar,” tandasnya. (Edo)

Editor : Andra Permana

Berita Terkait

Back to top button