Sukabuminow.com || Kondisi layanan pemadam kebakaran di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi sorotan serius. Di tengah luas wilayah yang mencapai 47 kecamatan, keterbatasan armada, alat pelindung diri (APD), hingga personel masih menjadi tantangan utama yang dihadapi petugas di lapangan.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Sukabumi dengan Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, dalam rangka evaluasi kinerja serta pembahasan rencana program tahun anggaran 2026, Rabu (8/4/26).
Kepala DPKP Kabupaten Sukabumi, Budianto, mengungkapkan bahwa pihaknya tetap berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan.
“Petugas kami tetap menjalankan tugas secara optimal, meskipun sebagian armada sudah sering mengalami kendala teknis dan dukungan APD masih belum memadai,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum tersedianya alat pengisi SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) secara mandiri, serta keterbatasan peralatan penyelamatan standar untuk menangani berbagai laporan masyarakat, seperti evakuasi hewan liar dan sarang tawon.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Erwin Adam Ridwan, memaparkan bahwa saat ini Kabupaten Sukabumi baru memiliki 12 posko pemadam kebakaran. Jumlah tersebut dinilai belum ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani.
“Dengan 47 kecamatan, idealnya terdapat sekitar 25 posko. Saat ini, satu posko bahkan harus melayani hingga lima kecamatan, seperti yang terjadi di wilayah Palabuhanratu,” jelasnya.
Dari sisi sumber daya manusia, DPKP juga masih membutuhkan tambahan sedikitnya 66 personel untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menegaskan bahwa pelayanan pemadam kebakaran merupakan bagian dari layanan dasar yang menyangkut keselamatan jiwa manusia.
“Ini bukan sekadar pelayanan biasa, tetapi menyangkut penyelamatan nyawa. Baik masyarakat maupun petugas di lapangan harus mendapatkan perlindungan maksimal,” tegasnya.
Ia pun menginstruksikan perangkat daerah terkait, khususnya BPKAD dan Bapperida, untuk memprioritaskan penguatan anggaran bagi sektor pemadam kebakaran pada perubahan anggaran mendatang.
Selain itu, Andreas juga menekankan pentingnya identitas dan penampilan petugas melalui penyediaan seragam yang layak sebagai representasi kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Marwah pemerintah tercermin dari performa petugas di lapangan. Karena itu, dukungan fasilitas harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Di sisi lain, DPKP Kabupaten Sukabumi juga terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan layanan digital. Di antaranya program Damkar Cermat, yaitu sistem pengaduan berbasis real-time, serta Fire Visit, layanan edukasi pemadaman kebakaran bagi sekolah dan instansi.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem penanggulangan kebakaran yang responsif, edukatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas layanan penyelamatan, demi menciptakan rasa aman dan perlindungan optimal bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana