Sukabuminow.com || Upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional kini semakin nyata melalui peran aktif pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu contoh konkret dengan mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi berbasis keuangan inklusif dan syariah.
TPAKD merupakan inisiatif bersama antara pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diperkuat oleh arahan Kementerian Dalam Negeri agar seluruh daerah membentuk tim serupa. Tujuan utamanya adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sekaligus menjawab tantangan rendahnya literasi keuangan yang masih menjadi persoalan nasional.
TPAKD: Pilar Akses Keuangan Daerah
Di Kabupaten Sukabumi, TPAKD tidak hanya menjadi forum koordinasi antarpemangku kepentingan, tetapi juga motor penggerak percepatan ekonomi lokal. Beberapa fungsi utama TPAKD meliputi:
Meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di wilayah perdesaan melalui pemanfaatan agen layanan keuangan seperti Laku Pandai.
Meningkatkan literasi keuangan, agar masyarakat memahami produk keuangan yang aman dan terhindar dari pinjaman ilegal.
Mendorong perekonomian daerah, dengan membuka akses pembiayaan murah dan produktif bagi UMKM, petani, serta nelayan.
Koordinasi lintas sektor, antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan (LJK).
Optimalisasi potensi daerah, dengan menggali sumber pembiayaan lokal yang berkelanjutan.
Langkah ini sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat inklusi keuangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang merata.
Webinar Ekonomi Syariah: Edukasi Berbasis Praktik
Sebagai implementasi nyata, TPAKD Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Webinar Ekonomi Syariah yang menyasar pelaku UMKM serta pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Program ini dirancang rutin setiap bulan sepanjang tahun 2026.
Webinar tahap pertama telah digelar pada Januari lalu, menghadirkan narasumber dari OJK Jawa Barat, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), perwakilan Bank Syariah Indonesia, serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukabumi.
Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, mulai dari pemahaman produk perbankan syariah, pembiayaan UMKM, manajemen keuangan koperasi, hingga edukasi bahaya pinjaman online ilegal.
Sukabumi dalam Peta Nasional
Dengan menjadikan ekonomi syariah sebagai pintu masuk literasi keuangan, Kabupaten Sukabumi berupaya menempatkan diri sebagai daerah percontohan dalam penguatan inklusi keuangan nasional, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Model pendekatan berbasis webinar ini dinilai efektif karena mampu menjangkau masyarakat luas dengan biaya relatif rendah, sekaligus mempercepat transfer pengetahuan dari regulator, akademisi, dan industri keuangan langsung kepada pelaku usaha di akar rumput.
Menuju Masyarakat Melek Finansial
Ke depan, TPAKD Kabupaten Sukabumi menargetkan peningkatan signifikan pada tingkat literasi dan inklusi keuangan, sekaligus mendorong penyerapan kredit program pemerintah secara lebih masif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga subjek aktif dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah Sukabumi ini menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak selalu harus dimulai dari pusat. Ketika daerah mampu mengelola literasi dan akses keuangan secara sistematis, maka kesejahteraan masyarakat akan tumbuh dari bawah, berkelanjutan, dan inklusif.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana