BPJS PBI Dicabut Massal, Bupati Sukabumi Tegaskan Tak Boleh Ada Warga Ditolak Berobat

Sukabuminow.com || Di tengah kegelisahan nasional akibat pencabutan massal BPJS PBI, Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak tertinggi di Jawa Barat. Sebanyak 164.661 warga resmi kehilangan hak pelayanan kesehatan yang sebelumnya dijamin negara melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN.

Namun, bagi Bupati Asep Japar, krisis ini tidak boleh menjadi alasan satu pun warga kehilangan akses berobat.

“Saya tidak mau ada satu pun warga Sukabumi datang ke rumah sakit lalu ditolak karena administrasi. Kesehatan adalah hak dasar,” tegas Asjap, Jumat (13/2/26).

Dari Sudut Pandang Kepala Daerah

Berbeda dengan narasi teknokratis pusat, Asjap memandang persoalan BPJS ini bukan sekadar soal data kepesertaan, melainkan soal keadilan sosial.

Ia mengakui pencabutan dilakukan oleh Kementerian Sosial, namun menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh sekadar menjadi penonton kebijakan pusat.

“Kami tetap berupaya ke pemerintah pusat agar BPJS ini bisa diaktifkan kembali. Tapi sambil menunggu, kami siapkan skema pelayanan agar masyarakat tetap bisa berobat,” ujarnya.

Krisis yang Sudah Mengendap Sejak Lama

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi menunjukkan, penonaktifan BPJS PBI bukan hal baru. Proses ini sudah berlangsung sejak 2014, dan terus berkurang setiap tahun.

Dari semula sekitar 1,4 juta warga tercatat sebagai penerima BPJS PBI APBN, kini hanya tersisa sekitar 800 orang yang masih aktif.

Artinya, apa yang terjadi pada 2026 hanyalah puncak dari akumulasi kebijakan panjang yang berdampak sistemik pada kelompok miskin dan rentan.

Negara Menarik, Daerah Menambal

Dalam kondisi ini, Pemkab Sukabumi mengambil posisi strategis, yakni mengisi kekosongan negara.

Asep Japar menegaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah daerah tetap diwajibkan melayani warga tidak mampu, meskipun status BPJS mereka sudah nonaktif.

“Ini soal kemanusiaan. Pemerintah daerah tidak boleh kalah oleh sistem,” katanya.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal politik bahwa pemerintah daerah siap menjadi penyangga sosial ketika kebijakan pusat tidak sepenuhnya berpihak pada realitas di lapangan.

Sukabumi sebagai Cermin Nasional

Kasus Sukabumi bukan sekadar isu lokal. Dengan jumlah warga terdampak terbesar se-Jawa Barat, daerah ini menjadi cermin nasional tentang bagaimana kebijakan penghematan anggaran bisa berdampak langsung pada hak hidup warga.

Bagi Asep Japar, persoalan ini juga menjadi ujian kepemimpinan.

“Kepala daerah tidak boleh hanya jadi administrator. Kami harus berdiri di depan ketika rakyat kesulitan,” tutupnya.

Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana