Kabupaten Sukabumi

Kesepakatan dengan Mitra Lokal Terjalin, Indonesia Power Siap Tunaikan Kewajiban 

Reporter : Edo

Sukabuminow.com || Kisruh tunggakan pembayaran PT Widya Satria (WS), selaku main contractor pembangunan Gedung Dermatory PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu dengan sub contractor, CV KMM dan PT Karya Delima Persada (KDP) telah menemui titik terang. Itu setelah seluruh pihak terkait yang bernaung di bawah Forum Pengusaha dan Pekerja Lokal (FPPLP) dan Koalisi Ormas Bersatu (KOB) Palabuhanratu melakukan mediasi di Mapolres Sukabumi ditengahi Wakapolres, Kompol Sigit Rahayudi dan Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Arm Suyikno, Selasa (18/2/20).

Departemen Hukum Manajer Livikasi dan Advokasi Pusat PT Indonesia Power, Cecep Mochamad, mengatakan, beberapa kesepakatan terjalin dalam kesepakatan itu. Namun poin terpenting yakni PT IP tidak akan berdiam diri terhadap persoalan dengan PT WS dengan CV KMM dan PT KDP.

“PT Indonesia Power tidak tinggal diam terhadap permasalahan yang di lalami teman-teman disini. Kami juga sama menyadari ada batasan-batasan kewenangan terkait apa yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan. Tadi kita sudah bersepakat bahwa PT Indonesia Power akan meminta bantuan aparat yang berwenang untuk memaksa pihak-pihak yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sampai hari ini untuk segera merealisasikan,” ujarnya kepada awak media usai menghadiri mediasi di Mapolres Sukabumi.

Diakui Cecep, persoalan tersebut sudah berlangsung sangat lama, yakni tahun 2014 hingga 2020. Ia menyebut, permasalahan tersebut muncul akibat masih kurangnya data untuk penyelesaian. Namun mediasi yang dilakukan akan mendorong segera terjadinya penyelesaian.

“Betul, sudah terlalu lama. Ini menjadi perhatian kami. Dan kami sangat menyesal serta telah meminta maaf kepada teman-teman di sini. Sebetulnya selama ini bukan kami diam, kami terus mencari formulasi sebijak mungkin, dan hari ini ketemu kesimpulan dan penyelesaiannya,” jelasnya.

“Kami tidak bisa pastikan karena nominalnya terlalu besar. Memang jika belum mendalami kontrak ini, seakan-akan pihak Indonesia Power mendzalimi. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan fakta-fakta dokumen perikatannya. Itu yang menjadi batasan dari PT Indonesia Power untuk segera memenuhi apa yang menjadi haknya teman-teman disini,” imbuhnya.

Sementara itu, Advokat Ketua Pengacara Pengusaha Mitra Lokal, Habib Achmad Yasdi Al Idrus, menambahkan, dalam berita acara hasil mediasi dengan pihak Indonesia Power, dinyatakan bahwa tagihan itu memang masih ada. Mitra lokal pernah menyampaikan somasi beberapa kali dari mulai tahun 2018 dan sudah empat tahun berupaya untuk menanyakan tagihan yang ditagihkan kepada PT Widya Satria yang secara legal standing adalah main contractorontraktor dari pada PT IP.

“Tadinya kami akan melakukan unjuk rasa dengan membongkar kembali satu bangunan Dermatory yang dibangun oleh PT Widya Satria. Kita datang ke lokasi bukan menuntut apa-apa dan bukan mendemo PLTU, tetapi kita sebetulnya untuk membongkar bangunan dan mengambil kembali material yang sudah terpasang,” ujarnya.

Ia menegaskan, kesepakatan yang terjalin yakni PT IP akan membayar kepada PT WS selaku main contractor pembangunan Gedung Dermatory. Namun sebelum diserahkan, terlebih dahulu ada pertemuan dengan mitra lokal yang menjadi sub contractor pada tanggal tersebut.

“Indonesia Power tidak bisa membayar langsung ke kita. Mereka bayar dulu ke PT WS selanjutnya baru dibayarkan ke kita,” terangnya.

“Kalau sampai meleset, kami siap menyedekahkan uang tertunggak itu kepada Kementerian BUMN yang membawahi PLTU. Dengan syarat, Pak Menteri BUMN (Erik Tohir) langsung yang menerimanya. Atau opsi kedua, kita ambil lagi material yang sudah terpasang. Tinggal itu pilihan PT IP, mau terima hibah dari kita atau mau bayar tunggakan ke kita, atau kita ambil lagi barang yang sudah kita jual dan sudah terpasang tadi,” pungkasnya.

Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Tags

Related Articles

Close
Close