Kabupaten Sukabumi

FPPLP dan KOB Geruduk PLTU, Ini Hasilnya

Reporter : Edo

Sukabuminow.com || Forum Pengusaha dan Pekerja Lokal Palabuhanratu (FPPLP) dan Koalisi Ormas Bersatu (KOB) Palabuhanratu membatalkan niatnya berunjuk rasa di PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu, Selasa (18/2/20). Sebagai gantinya, kedua lembaga tersebut memilih audiensi dengan pihak PT Indonesia Power (IP) selaku pengelola PLTU di Mapolres Sukabumi ditengahi Waka Polres Sukabumi, Kompol Sigit Rahayudi dan Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Arm Suyikno.

Koordinator FPPLP, M Tahsin Roy, mengatakan, awalnya pihaknya berniat menggeruduk PLTU. Adapun tujuannya yakni mempertanyakan hak sub kontraktor lokal, CV KMM dan PT Karya Delima Persada (KDP) atas proyek pembangunan Gedung Dermatory yang dilakukan tahun 2014 lalu.

PERSIAPAN unjuk rasa ke PLTU yang dilakukan FPPLP dan KOB di Dermaga Palabuhanratu. Namun, unjuk rasa diurungkan dan memilih jalur mediasi di Mapolres Sukabumi. Foto : Sukabuminow

“Saat itu, PT IP menunjuk PT WS sebagai main contractor pembangunan Gedung Dermatory. Kemudian PT WS menjalin kerja sama dengan CV KMM dan PT KDP sebagai sub contractor. Awalnya berjalan baik. Tapi tahun 2016, muncul permasalahan yakni tersendatnya pembayaran. Bahkan tunggakannya mencapai Rp2,1 Miliar,” terang Roy.

Roy menjelaskan, permasalahan itu telah diketahui IP pusat. Bahkan telah dimediasi. Namun tidak membuahkan hasil hingga saat ini.

AUDIENSI FPPLP dan KOB dengan PT Indonesia Power PLTU di Mapolres Sukabumi. Foto : Sukabuminow

“Tidak penyelesaian dan tetap menggantung hingga kini,” terangnya.

Di tempat sama, perwakilan pengusaha, Dede Ola, menegaskan, mediasi di Mapolres Sukabumi tersebut merupakan upaya dari CV KMM dan PT KDP menuntut hak atas kewajiban yang telah dilaksanakan.

“Tuntutan kami adalah PT WS harus segera bmembayar tunggakan tagihan pekerjaan yang sudah selesai. Kami menagih hak bukan mengemis. PT WS tidak punya tanggung jawab, telah berbuat curang, dan lalai dalam menjalankan kewajibannya,” ungkapnya dengan nada kesal.

Dede Ola menilai, PT WS tidak punya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sebab dibiarkan berlarut-larut sejak 6 tahun lalu. Mediasi hari ini, disebut Dede Ola merupakan jalan terakhir bagi pengusaha lokal untuk menuntut hak kepada main contractor yang curang.

“Sebelum pekerjaan pembangunan Gedung Dermatory dilaksanakan, masing-masing pihak sudah memiliki pegangan yang dituangkan dalam nota kerja sama dan kesepakatan kontrak. Tapi di sini ada yang ingkar. Dan jelas PT WS selaku main contractor tidak mematuhi perjanjian itu,” bebernya.

Diluar itu, Dede Ola juga memuji cepat tanggapnya kepolisian dan TNI menyikapi permasalahan yang ada. Kedua institusi itu berhasil meredam pergerakan massa ke PLTU dan mengarahkannya kepada proses audiensi.

“Alhamdulillah, kita mendapat perhatian dari tim pengamanan baik Polres maupun Kodim. Kami ucapkan terima kasih untuk itu,” ujarnya.

“Untuk hasil audiensi hari ini, ada kesepakatan yang telah disepakati. Bahwa akan ada pembayaran sebagian dari tuntutan itu pada tanggal 25 Februari 2020 mendatang. Sedangkan sebagian lagi memang nominalnya tidak terdapat di Indonesia Power, tapi ada di main contractor,” pungkasnya.

Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Related Articles

Close
Close