Kabupaten SukabumiParlemenPemerintahan

Urai Benang Kusut Dana Bantuan Hukum Desa, Hergun Turun Tangan

Sukabuminow.com || Puluhan camat dan ratusan kepala desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berkumpul di Aula Sekretariat Daerah (Setda), Palabuhanratu, Kamis (12/10/23). Tujuannya yakni mengikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat.

“Hari ini kita ketemu dengan pemda, dengan perangkat daerah, camat, dan kepala desa. Kita berbicara tentang akuntabilitas keuangan negara, dimana yang disasar hari ini dari BPKP adalah terkait dana desa,” terang Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan, yang hadir dalam kegiatan itu.

Hergun menjelaskan, ada beberapa temuan dari BPKP terkait penggunaan Dana Desa oleh kades untuk bantuan hukum. Namun bantuannya sendiri belum ada.

“Misalnya bantuan hukum, tapi belum ada. Jadi dengan kata lain meuli beas, beasna can aya tapi beres dibayar. (Beli beras, berasnya belum ada tapi sudah di bayar-red). Saya tidak ingin kepala desa saya terjeret lebih jauh. Untuk itu kita mengundang BPKP, mengundang inspektorat dan Pak Bupati dengan tanggap, dengan segera mengeluarkan Instruksi Bupati terkait dengan penggunaan dana ini untuk segera diselesaikan oleh kepala desa,” jelasnya.

Politisi Gerindra itu berharap, apa yang sudah terjadi menjadi sebuah koreksi. Sehingga ke depan kepala desa lebih pintar dan lebih baik lagi dalam mengurus atau menatausahakan Dana Desa untuk kemakmuran desa. Apalagi menurut rencana, Dana Desa akan meningkat di tahun 2024.

“Rencananya di 2024 naik 71 miliar. Sebetulnya Undang-Undang Desa yang sudah kita setujui, DPR setujui sekarang bolanya di pemerintahan. Sekarang tinggal menunggu dim dari pemerintah. Karena pembahasan itu tidak bisa sendiri, harus antara legislatif dengan pemerintah bersamaan tentunya,” ujarnya.

Hergun mewanti-wanti penggunaan Dana Desa oleh kades. Sebab menurutnya, ke depan akan ada liat terkait dana tersebut dan aset desa termasuk seperti tanah bengkok di dalamnya.

“Aset ini bila tidak dilist dengan baik maka pergantian kepemimpinan malah jadi tidak jelas apalagi sampai pendukungnya saling gontok-gontokan,” pungkasnya. (Edo)

Editor : Andra Permana

Berita Terkait

Back to top button