Aksi 2.6.26 Menggema, Forum RT-RW Kota Sukabumi Pertanyakan Realisasi Janji Kampanye Ayep Zaki
Sukabuminow.com || Gelombang kritik terhadap pemerintahan Kota Sukabumi, Jawa Barat, kembali menguat. Dalam aksi bertajuk “2.6.26 Sukabumi Menggugat” yang digelar di depan Balai Kota Sukabumi, Senin (2/6/26), Forum Komunikasi Pengurus RT-RW Kota Sukabumi turut bergabung bersama berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan sembilan tuntutan kepada Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
Aksi tersebut menjadi salah satu unjuk rasa terbesar yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Massa yang terdiri atas pengurus RT-RW, aktivis organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, hingga mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian dari pemerintah daerah.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan massa, Forum Komunikasi Pengurus RT-RW menilai berbagai janji politik yang disampaikan saat kontestasi Pilkada belum sepenuhnya terealisasi. Mereka menyebut kondisi Kota Sukabumi saat ini diwarnai berbagai kegaduhan sosial dan politik yang terus menjadi perhatian masyarakat.
Sebagai ujung tombak pelayanan di lingkungan masyarakat, para pengurus RT dan RW menyatakan merasa terdorong untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah daerah.
Salah satu poin yang menjadi perhatian utama massa adalah realisasi program-program yang selama ini dianggap dekat dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan.
Forum RT-RW mendesak Wali Kota Sukabumi untuk segera melaksanakan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) pada tahun berjalan dengan dukungan anggaran yang jelas, konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, massa juga mempertanyakan realisasi program Dana Abadi sebesar Rp10 juta per RT yang sebelumnya sempat menjadi bagian dari janji politik. Mereka meminta pemerintah memberikan kepastian terkait nomenklatur program, mekanisme pelaksanaan, serta sumber pembiayaannya.
Tidak hanya itu, transparansi pengelolaan dana kelurahan dan dana kemasyarakatan lainnya, termasuk dana untuk Karang Taruna, juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Para pengurus RT dan RW juga menuntut agar pencairan insentif bagi lembaga kemasyarakatan dapat dilakukan secara tepat waktu sehingga tidak menghambat pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan.
Tidak hanya pemerintah daerah, massa aksi juga melayangkan kritik kepada DPRD Kota Sukabumi.
Dalam tuntutannya, mereka menilai fungsi pengawasan legislatif terhadap sejumlah persoalan strategis belum berjalan optimal. Massa mendesak DPRD menggunakan hak angket untuk mengusut berbagai persoalan yang berkaitan dengan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Wakaf maupun Panitia Kerja TKPP.
Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan adanya transparansi dan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Tuntutan lainnya menyasar struktur pendukung pemerintahan yang dinilai belum mampu menerjemahkan janji politik kepala daerah ke dalam program dan penganggaran yang dirasakan masyarakat.
Massa meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim kerja birokrasi maupun nonbirokrasi yang selama ini membantu penyelenggaraan pemerintahan Kota Sukabumi.
Selain itu, keberadaan tim penasihat serta tim komunikasi percepatan pembangunan juga menjadi sorotan. Massa menilai keberadaan tim tersebut belum menunjukkan efektivitas yang signifikan sehingga mendesak pemerintah untuk melakukan pembubaran.
Poin paling tegas dalam pernyataan sikap tersebut adalah tuntutan agar Wali Kota Sukabumi menunjukkan komitmen nyata dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan.
Massa memberikan tenggat waktu selama 30 hari sejak penyampaian pernyataan sikap untuk menunjukkan langkah konkret terhadap berbagai tuntutan yang diajukan.
Aksi berlangsung dengan pengamanan ketat dari ratusan personel gabungan yang terdiri atas unsur Polri, TNI, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.
Aksi “2.6.26 Sukabumi Menggugat” menjadi penanda meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah daerah sekaligus mencerminkan tingginya harapan masyarakat agar berbagai janji pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat segera diwujudkan secara nyata di Kota Sukabumi.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
