Sukabuminow.com || Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 resmi memasuki tahap krusial. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta strategis pembangunan daerah yang akan menentukan kualitas pelayanan publik, arah kebijakan ekonomi, hingga daya saing Sukabumi di tingkat regional dan nasional.
RKPD 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029. Menurut Budi Azhar, dokumen ini harus disusun secara realistis, berbasis data, dan menjawab persoalan riil masyarakat, bukan hanya memenuhi target formal perencanaan.
“RKPD harus menjadi instrumen kebijakan yang benar-benar berdampak. Bukan sekadar rencana di atas kertas, tetapi mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Budi Azhar usai pembahasan RKPD 2027 di Bale Pangripta, Bapperida, Palabuhanratu, Kamis (29/1/26).
Infrastruktur Jalan Jadi Aspirasi Dominan
Dari hasil reses, hearing, hingga fungsi pengawasan DPRD, persoalan infrastruktur jalan menjadi aspirasi paling dominan yang disampaikan masyarakat. Hampir di seluruh daerah pemilihan, usulan yang muncul berkutat pada jalan rusak, akses antarwilayah, dan buruknya drainase di ruas strategis.
“Rata-rata masyarakat menyampaikan tiga usulan utama, dan semuanya tentang jalan,” ungkap Politisi Golkar itu.
Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi prasyarat utama untuk menggerakkan sektor ekonomi lain, termasuk pertanian, pariwisata, dan perdagangan lokal.
Fokus Agroindustri dan Pariwisata
Tema pembangunan RKPD 2027, yakni “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”, diarahkan untuk menjadikan Sukabumi sebagai daerah dengan struktur ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Ketua DPRD menilai, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, penguatan agroindustri dan pariwisata hanya akan menjadi jargon. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pembangunan jalan, logistik, sentra UMKM, dan akses pasar menjadi kunci utama keberhasilan RKPD.
Selain itu, DPRD juga mendorong:
Penguatan UMKM berbasis desa
Dukungan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Peningkatan sarana pendidikan serta kesejahteraan guru, khususnya PPPK
Fasilitasi sarana keagamaan sebagai bagian pembangunan sosial
Keterbatasan Fiskal dan Tantangan PAD
Di sisi lain, DPRD mengingatkan adanya tantangan serius dalam pembiayaan pembangunan. Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2026 dan ketidakpastian ekonomi global diprediksi berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah di 2027.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menegaskan bahwa kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali sumber pembiayaan.
“Ketergantungan pada dana transfer pusat harus mulai dikurangi. Kunci utamanya adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Ade.
DPRD pun mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah secara strategis, tanpa mengorbankan iklim investasi dan daya beli masyarakat.
Optimalisasi CSR Dunia Usaha
Selain PAD, partisipasi sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga dinilai belum optimal. Padahal, Perda Nomor 5 Tahun 2023 telah mengatur secara jelas tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Sukabumi.
Menurut Budi Azhar, CSR seharusnya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diarahkan untuk mendukung pembangunan riil seperti infrastruktur desa, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
DPRD Pastikan RKPD Tetap Aspiratif
DPRD akan kembali mematangkan Rancangan RKPD 2027 melalui agenda reses di masing-masing daerah pemilihan. Proses ini ditujukan agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
“RKPD harus aspiratif, akuntabel, efektif, dan efisien. Tidak boleh menjanjikan sesuatu di luar kapasitas fiskal,” tegas Budi Azhar.
Di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan anggaran, DPRD dan Pemkab Sukabumi sepakat bahwa RKPD 2027 harus berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar formalitas perencanaan.
Dengan fokus pada infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta optimalisasi PAD dan CSR, RKPD 2027 diharapkan menjadi fondasi kuat menuju visi Sukabumi MUBARAKAH — maju secara ekonomi, unggul dalam pelayanan publik, berbudaya dalam tata kelola, dan berkelanjutan dalam pembangunan.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana