AdvertorialKabupaten SukabumiPemerintahan

Rekomendasi Mendagri Keluar, Belasan Pejabat Struktural Disdukcapil Kabupaten Sukabumi Dilantik

Reporter : Ceppy ST

Sukabuminow.com || Sebanyak 19 pejabat struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi dilantik. Sumpah jabatan belasan orang tersebut diambil Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, di Aula Setda Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Jumat (29/10/21).

“Saya tekankan kepada setiap pejabat administrator dan pengawas yang mengalami mutasi atau rotasi, dan pelaksana yang mendapatkan promosi mampu meningkatkan etos kerja dan menjaga amanat dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegas Marwan.

Beberapa hal penting, lanjut Marwan, harus dipahami. Salah satunya bahwa jabatan administrator dan pengawas harus menguasai kemampuan manajerial dan teknis operasional.

“Harus mampu menjalankan tugas dengan menggunakan logika dan gaya interpersonal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Serta senantiasa mempertahankan integritas, loyalitas, dan komitmen, terhadap tugas dan tanggung jawabnya,” kata Marwan.

Marwan berharap, sebagai pejabat administrator dan pengawas, harus dapat mengakselerasi proses aktivitas roda organisasi dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas.

“Semua itu guna meningkatkan kinerja dan mendongkrak terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugerah mengatakan, kegiatan tersebut mengacu pada kentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Admintrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1), bahwa pejabat administator dan pejabat pengawas pada unit kerja yang menangani urusan admintrasi kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan bupati melalui gubernur.

“Alhamdulillah Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan tahapan sesuai ketentuan. Usulan dari pak bupati, kemudian rekomendasi gubernur, dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Adminduk,” terang Ganjar.

Ganjar berharap kepada para pejabat administrator dan pengawas di lingkup kabupaten sukabumi dapat melaksanakan fungsi ASN pasal 10 pada UU no 5 tahun 2014 tentang ASN yakni fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

“Fungsi-fungsi tersebut harus diimplementasikan agar kemudian ASN dapat bekerja optimal, berintegritas, dan menjawab ekpektasi masyarakat kabupaten sukabumi,” pungkas Ganjar.

Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Berita Terkait

Back to top button