Sukabuminow.com || Potensi gempa megathrust di zona Selat Sunda yang berisiko memicu tsunami di wilayah pesisir selatan Jawa Barat menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kabupaten Sukabumi, khususnya kawasan Palabuhanratu, dinilai membutuhkan penguatan infrastruktur mitigasi bencana secara terencana dan berkelanjutan.
Sebagai wilayah yang berada pada kawasan teluk, Palabuhanratu memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak tsunami. Kondisi geografis tersebut menuntut tersedianya jalur evakuasi alternatif yang aman, cepat, dan terhubung langsung dengan wilayah yang lebih tinggi.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Junajah Jajah Nurdiansyah, menegaskan bahwa pembangunan Jalur Lingkar Utara merupakan salah satu kebutuhan strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah pesisir.
Menurutnya, jalur evakuasi yang andal menjadi faktor krusial dalam penyelamatan masyarakat apabila jalur pantai selatan tidak dapat difungsikan akibat bencana alam seperti tsunami, banjir, maupun tanah longsor.
“Rencana pembangunan jalur alternatif ini sejatinya telah lama disiapkan, lengkap dengan perencanaan teknis dan titik koordinat yang jelas. Namun, realisasinya mengalami penundaan akibat refocusing anggaran pada masa pandemi Covid-19,” ujar Junajah, Kamis (8/1/26).
Ia menyampaikan bahwa pada masa kepemimpinan Bupati Sukabumi saat ini, pembangunan jalur alternatif Cisolok–Cikakak–Palabuhanratu (Cimanggu) perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam konteks mitigasi potensi gempa megathrust.
“Jalur pantai memiliki kerentanan tinggi untuk terputus saat terjadi bencana. Oleh karena itu, jalur lintas utara harus segera diwujudkan sebagai akses evakuasi dan distribusi yang lebih aman,” jelas Politisi PDI Perjuangan itu.
Dalam rangka mengatasi keterbatasan kapasitas anggaran daerah, DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong penerapan skema pembiayaan bersama atau cost sharing antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan dapat memulai proses pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jalan dan jembatan dilakukan secara bertahap melalui dukungan lintas pemerintahan.
Selain sebagai jalur evakuasi, Jalur Cisolok–Cimanggu juga diproyeksikan memiliki nilai strategis dalam mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pariwisata masyarakat. Jalur ini akan menghubungkan tiga kecamatan, yakni Cisolok, Cikakak, dan Palabuhanratu, sehingga mampu menjadi jalur penyangga ketika akses pesisir selatan terganggu.
“Dengan tersedianya jalur ini, proses evakuasi diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, sekaligus menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi dan pariwisata daerah,” tambahnya.
Junajah menekankan bahwa upaya mitigasi bencana tidak cukup hanya melalui sosialisasi dan sistem peringatan dini. Kesiapan infrastruktur evakuasi menjadi bagian penting dalam meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian sosial-ekonomi.
Berdasarkan kajian risiko kebencanaan, wilayah Kelurahan Palabuhanratu memiliki tingkat kerentanan yang signifikan. Sekitar 57,33 persen wilayah diperkirakan berpotensi terdampak tsunami, dengan estimasi waktu tiba gelombang berkisar 20 hingga 22 menit pascaterjadinya gempa megathrust.
Kondisi tersebut memperkuat urgensi percepatan pembangunan jalur evakuasi yang terintegrasi sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sukabumi.
Reporter: Edo
Redaktur: Andra Permana