Darurat Pergerakan Tanah di Bantargadung, Bupati Sukabumi Turun Tangan Siapkan Solusi Jangka Panjang
Sukabuminow.com || Bencana pergerakan tanah di Kampung Cijambe RT 005/007, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan sorotan publik nasional. Sebanyak 214 kepala keluarga (KK) terdampak akibat tanah yang terus bergerak dan mengancam keselamatan permukiman warga.
Data tersebut dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi yang terus melakukan pemantauan intensif di lokasi. Pergerakan tanah dilaporkan masih berlangsung hingga kini, menandakan potensi risiko jangka panjang.
Rabu (4/3/26), Bupati Sukabumi, Asep Japar, turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan kondisi warga sekaligus merumuskan langkah strategis penanganan.
Di hadapan warga yang kini sebagian mengungsi di posko darurat, Asjap menegaskan bahwa kondisi tanah yang terus bergerak dari hari ke hari menunjukkan situasi serius.
Menurutnya, pergerakan tanah yang konsisten mengindikasikan bahwa kawasan tersebut berpotensi tidak lagi layak huni. Retakan pada bangunan dan pergeseran struktur rumah menjadi bukti nyata ancaman tersebut.
“Melihat kondisi tanah yang masih bergerak, ini membutuhkan penanganan serius. Keselamatan warga menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menandai perubahan pendekatan dari penanganan tanggap darurat menuju solusi permanen berbasis mitigasi risiko bencana.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai mempersiapkan skema relokasi permanen bagi warga terdampak. Pemerintah daerah diketahui memiliki lahan di sekitar wilayah Bantargadung yang berpotensi dijadikan lokasi hunian baru.
Namun demikian, lahan tersebut tidak serta-merta digunakan. Pemerintah memastikan akan melakukan kajian teknis terlebih dahulu guna menjamin keamanan dari potensi pergerakan tanah susulan.
Langkah ini menunjukkan pendekatan berbasis mitigasi dan tata ruang berkelanjutan, agar relokasi tidak justru menimbulkan risiko baru di masa mendatang.
Jika hasil kajian menyatakan aman, proses relokasi akan dipercepat dengan mempertimbangkan aspek kelayakan hunian, akses infrastruktur dasar, serta keberlanjutan ekonomi warga.
Dalam tahap awal, Bupati Asjap menegaskan fokus utama adalah menjamin keselamatan keluarga yang kini berada di posko pengungsian. Opsi penyediaan hunian sementara, termasuk skema sewa rumah, tengah dipersiapkan sembari menunggu keputusan relokasi permanen.
Pendekatan ini memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial warga terdampak, sekaligus memastikan tidak ada keluarga yang kehilangan akses tempat tinggal secara mendadak.
Kasus pergerakan tanah di Bantargadung menjadi momentum evaluasi tata ruang dan mitigasi bencana di wilayah selatan Sukabumi yang dikenal memiliki kontur perbukitan dan tanah labil.
Secara nasional, fenomena pergerakan tanah menjadi ancaman serius di berbagai daerah dengan karakteristik geologi serupa. Karena itu, langkah cepat dan terukur Pemerintah Kabupaten Sukabumi dinilai penting sebagai model penanganan berbasis keselamatan dan keberlanjutan.
Penanganan tidak hanya berhenti pada bantuan darurat, tetapi juga mengarah pada relokasi permanen berbasis kajian geologi, penguatan sistem mitigasi dan pemantauan tanah, integrasi kebijakan tata ruang dengan peta rawan bencana, dan edukasi masyarakat terkait risiko geologis.
Dengan jumlah terdampak mencapai 214 KK, keputusan relokasi menjadi langkah strategis yang tidak hanya menyelamatkan warga saat ini, tetapi juga mengurangi risiko korban di masa mendatang.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
