Sukabuminow.com || DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius ialah penanganan bencana, mengingat Sukabumi merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Jawa Barat.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran di berbagai sektor, pemerintah daerah harus tetap menjaga ketersediaan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang menjadi tumpuan dalam upaya tanggap darurat.
“Kami meminta Pemda tetap mengalokasikan dana BTT yang disiapkan untuk penanganan bencana. Dana ini harus tetap disimpan dan dikelola oleh BPBD agar siap digunakan kapan pun terjadi bencana,” ujar Budi Azhar usai Rapat Paripurna, Rabu (12/11/25).
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa penanganan bencana di Sukabumi tidak terkendala oleh keterbatasan anggaran. DPRD juga akan memperkuat fungsi pengawasan agar penggunaan dana BTT dilakukan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Di tempat yang sama, Bupati Sukabumi Asep Japar, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap berada di garda terdepan dalam penanganan bencana, meskipun terdapat penyesuaian anggaran.
“Kami tetap turun langsung ke lapangan dalam setiap penanganan bencana. Apa yang sudah dilakukan selama ini menjadi wujud nyata tanggap bencana yang dilakukan secara bersama,” ujar Asjap.
Ia juga menambahkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, pemerintah daerah akan menyesuaikan kebutuhan penanganan bencana dengan kondisi fiskal yang ada, namun tetap mempertahankan alokasi yang memadai untuk kesiapsiagaan daerah.
“Untuk 2026, kita lihat kondisi keuangan daerah. Tapi yang jelas, anggaran untuk penanganan bencana tetap ada dan menjadi prioritas,” tambahnya.
Dengan luas wilayah dan kondisi geografis yang kompleks, Kabupaten Sukabumi menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga gempa bumi. Karena itu, DPRD menekankan agar BPBD Kabupaten Sukabumi tetap memiliki sumber daya dan peralatan yang cukup untuk merespons cepat setiap kejadian bencana di lapangan.
Kebijakan efisiensi anggaran disebut tidak boleh mengorbankan keselamatan warga. DPRD dan Pemkab Sukabumi sepakat bahwa ketahanan daerah terhadap bencana merupakan investasi jangka panjang yang harus dijaga melalui pengelolaan keuangan yang bijak dan terencana.
“Efisiensi boleh dilakukan, tapi tidak dengan mengurangi kesiapsiagaan. Dana bencana harus tetap aman demi melindungi masyarakat Sukabumi,” tutup Budi Azhar.
Reporter: Edo
Redaktur: Andra Permana