Ketua Komisi II DPRD Sukabumi Soroti Dana BOS, hingga Kesulitan Tenaga Kerja Lokal

Sukabuminow.com || Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, menggelar reses pertama di tahun 2025. Dalam kesempatan ini, ia menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait pendidikan, ketenagakerjaan, dan pungutan liar.

Salah-satu isu utama yang diangkat adalah ketidaktepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa kurang mampu. Menurutnya, masih banyak siswa yang berhak mendapatkan bantuan ini tetapi tidak menerimanya, sementara ada pihak yang tidak berhak justru menikmati dana tersebut.

“Kami akan mempertanyakan ke mana sebenarnya dana BOS ini mengalir. Jangan sampai mereka yang layak justru tidak mendapatkan haknya, sementara yang tidak memenuhi syarat malah menerima bantuan. Ini menjadi tugas besar yang harus kita evaluasi bersama,” tegas Hamzah, Rabu (5/2/25).

Selain itu, Hamzah juga menyoroti pungutan liar (pungli) yang terjadi di sekitar PLTU Palabuhanratu. Ia menegaskan bahwa praktik pungli yang dilakukan oknum tertentu untuk masuk ke PLTU harus dihentikan.

“Saya yakin di dalam PLTU sendiri bersih, tapi ada oknum-oknum di luar yang meminta bayaran mulai dari 5 juta hingga 15 juta untuk bisa masuk bekerja di sana. Ini sangat miris. Saya tegaskan, siapa pun yang terlibat dalam praktik ini akan kami tindak tegas. Jika perlu, saya akan turun langsung dan membubarkan praktik pungli ini,” katanya.

Tak hanya itu, Hamzah juga menyoroti sulitnya tenaga kerja lokal di Sukabumi mendapatkan pekerjaan. Ia mengungkapkan bahwa banyak warga setempat kalah bersaing dengan pendatang karena sistem rekrutmen yang lebih mengutamakan mereka yang memiliki uang.

“Warga lokal, bahkan yang tinggal di sekitar lokasi kerja, tetap sulit mendapatkan pekerjaan jika tidak memiliki uang untuk ‘membayar’ masuk. Ini tidak adil dan harus segera dibenahi,” ungkapnya.

Hamzah pun menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Kapolres dan Dandim guna mencari solusi atas berbagai permasalahan ini.

“Saya akan segera berkoordinasi dengan Kapolres dan Dandim untuk memastikan semua ini ditindaklanjuti. Pemerintah harus hadir dan memfasilitasi masyarakat agar mendapatkan hak mereka, baik dalam pendidikan, ketenagakerjaan, maupun keadilan sosial,” pungkasnya. (Edo)

Editor : Andra Permana