Kabar Baik Honorer Sukabumi: Diangkat PPPK Tanpa Tes, Ini Mekanismenya
Sukabuminow.com || Di tengah ketidakpastian yang menghantui ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia, secercah harapan muncul di Kabupaten Sukabumi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi memastikan bahwa ribuan honorer kategori R2 dan R3 akan tetap diangkat sebagai ASN tanpa harus mengikuti tes ulang.
Kepala BKPSDM Sukabumi, Teja Sumirat, menyatakan bahwa langkah ini mengacu pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi honorer R2 dan R3 untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, sebelum akhirnya diproses menjadi PPPK penuh waktu.
“Mereka tidak perlu khawatir. Proses ini memang bertahap, tapi yang penting adalah bahwa mereka yang sudah terdata resmi di BKN akan diangkat tanpa tes ulang,” tegas Teja, Jumat (11/4/25).
4.880 Honorer Masuk Skema Pengangkatan Tanpa Tes
BKPSDM mencatat, hingga kini terdapat 4.880 tenaga honorer R3 di Sukabumi yang belum lulus seleksi PPPK 2024 namun telah masuk dalam database BKN per 1 Januari 2022. Mereka terdiri dari:
- 2.220 tenaga pendidik (guru)
- 709 tenaga kesehatan
- 1.951 tenaga teknis dan administrasi
Di sisi lain, dari rekrutmen ASN 2024, tercatat 1.192 formasi PPPK dan CPNS sudah pasti akan diangkat dan mulai aktif per 1 Juli 2025.
Kebijakan Ini Dinilai Progresif dan Berkeadilan
Langkah proaktif BKPSDM Sukabumi menuai apresiasi, mengingat selama ini ribuan tenaga honorer kerap terombang-ambing oleh regulasi pusat yang berubah-ubah. Para honorer, yang selama bertahun-tahun berjasa dalam pelayanan publik, kini melihat titik terang terhadap masa depan karier mereka di sektor pemerintahan.
Namun demikian, tantangan belum sepenuhnya hilang. Menurut Teja, kendala terbesar adalah soal anggaran daerah.
“Belanja pegawai daerah tidak boleh lebih dari 30% dari APBD, jadi percepatan pengangkatan PPPK penuh waktu harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” jelasnya.
Dorongan Afirmasi dan Solusi Zero Growth
Sebagai solusi, BKPSDM telah mengusulkan mekanisme afirmasi berbasis masa kerja kepada Kementerian PAN-RB, yang diharapkan dapat mempercepat pengangkatan honorer lama tanpa membebani fiskal daerah secara berlebihan.
Selain itu, Sukabumi juga mendorong strategi zero growth, yaitu pengangkatan ASN baru hanya dilakukan saat ada ASN yang pensiun. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dan adil dalam jangka panjang.
“Kami optimis. Kuncinya adalah kehati-hatian dan keadilan. Tidak semua bisa langsung, tapi semua akan dapat giliran,” pungkasnya. (Ade F)
Editor : Andra Permana
