Sukabuminow.com || Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Momentum ini justru dimanfaatkan DPRD untuk menyoroti persoalan mendasar yang masih membayangi dunia pendidikan, mulai dari ketimpangan kesejahteraan hingga arah kebijakan anggaran.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, hadir langsung dalam upacara Hardiknas tingkat kabupaten yang digelar di SMPN Model Cikembar, Sabtu (2/5/26). Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Dalam keterangannya, politikus PDIP Perjuangan itu menegaskan bahwa peringatan Hardiknas harus menjadi refleksi nyata, bukan sekadar simbolik.
“Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan. Tidak boleh kalah oleh program lain yang sifatnya jangka pendek,” ujarnya.
Paoji secara tegas menyoroti ketimpangan yang masih terjadi, khususnya terkait kesejahteraan guru honorer non-P3K. Ia menyebut, disparitas pendapatan yang mencolok, terutama di tingkat pendidikan usia dini, berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak segera ditangani.
“Kesejahteraan guru honorer harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai terjadi ketimpangan yang justru melemahkan kualitas pendidikan,” katanya.
Isu ini menjadi krusial karena guru merupakan garda terdepan dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Ketika kesejahteraan mereka terabaikan, maka dampaknya akan terasa langsung pada kualitas pembelajaran.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2027. Menurut Paoji, investasi di sektor pendidikan harus diperkuat agar mampu menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.
Ia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap program pendidikan gratis agar tidak hanya terfokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga menyentuh aspek lain yang lebih fundamental.
“Program pendidikan gratis harus komprehensif, tidak hanya berbasis pada satu program saja,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Paoji juga menegaskan sikap partainya yang melarang kader terlibat dalam program MBG. Hal ini dilakukan untuk memastikan anggaran pusat tetap fokus pada prioritas utama, yakni sektor pendidikan.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menjaga integritas kebijakan agar tidak terjadi pergeseran fokus anggaran yang dapat merugikan sektor pendidikan dalam jangka panjang.
Momentum Hardiknas 2026 menjadi pengingat bahwa tantangan pendidikan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan keadilan. Ketimpangan kesejahteraan guru, distribusi anggaran, hingga efektivitas program menjadi isu strategis yang harus segera ditangani.
Dengan dukungan optimal dari APBD maupun APBN, DPRD Kabupaten Sukabumi berharap kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi fondasi utama pembangunan daerah,” pungkas Paoji.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
