Sukabuminow.com || Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Raperda Perubahan APBD 2026, Jumat (4/9/26).
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Loka Tresnajaya yang menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Golkar mengatakan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang telah menyampaikan rancangan perubahan anggaran sesuai tahapan dan waktu yang ditetapkan.
Menurutnya, perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika pembangunan, capaian kinerja semester I 2026, serta perkembangan kondisi fiskal daerah.
“Kami memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas kerja keras dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Loka.
Salah satu perhatian utama Fraksi Partai Golkar adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam rancangan perubahan APBD mengalami penurunan 0,97 persen.
PAD disebut turun dari sekitar Rp903,91 miliar menjadi Rp895,18 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih berada pada kisaran 21–22 persen.
Loka mengatakan pemerintah daerah perlu menjelaskan faktor yang menyebabkan penurunan tersebut, terutama pada komponen lain-lain PAD yang sah.
“Kami mendorong pemerintah daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi secara lebih konkret. Optimalisasi aset daerah dan penguatan kinerja BUMD juga perlu dilakukan agar kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi semakin kuat,” katanya.
Di sisi lain, pendapatan transfer meningkat 3,03 persen. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan 59,38 persen.
Fraksi Golkar mengingatkan peningkatan pendapatan transfer tidak boleh membuat pemerintah daerah mengendurkan upaya memperkuat sumber pendapatan asli daerah.
Fraksi Partai Golkar juga mencermati kenaikan belanja pegawai sekitar Rp62,82 miliar.
Loka menegaskan belanja pegawai harus tetap dikelola secara proporsional dan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas aparatur serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, belanja modal mengalami kenaikan 19,05 persen atau sekitar Rp70,14 miliar. Peningkatan tersebut dinilai positif, khususnya karena mencakup belanja peralatan dan mesin serta jalan, jaringan, dan irigasi.
“Kami mengapresiasi peningkatan belanja modal. Namun, alokasinya harus benar-benar diarahkan pada pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama wilayah selatan Kabupaten Sukabumi yang aksesibilitas dan infrastrukturnya masih membutuhkan perhatian,” tutur Loka.
Fraksi Golkar juga meminta belanja hibah yang meningkat sekitar Rp20,89 miliar dapat disalurkan secara selektif, transparan, terukur, dan tepat sasaran.
Adapun belanja bantuan sosial yang direncanakan turun Rp8 miliar tetap diminta mampu menopang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, Kabupaten Sukabumi juga mendapat perhatian Fraksi Partai Golkar.
Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rancangan perubahan APBD tetap berada di angka Rp25 miliar. Fraksi Golkar meminta pemerintah memastikan kesiapan anggaran dan mekanisme pencairan apabila terjadi bencana pada sisa tahun anggaran 2026.
Persoalan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) turut menjadi sorotan. SILPA tahun sebelumnya meningkat 91,59 persen menjadi sekitar Rp169,72 miliar.
Menurut Loka, besarnya SILPA perlu dievaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kami berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran di setiap perangkat daerah. Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak terealisasi secara optimal, sementara kebutuhan pelayanan publik masih besar,” ucapnya.
Defisit anggaran juga meningkat dari sekitar Rp68,58 miliar menjadi Rp149,72 miliar atau naik 118,30 persen.
Fraksi Golkar meminta pemerintah menyiapkan strategi pembiayaan dan mitigasi risiko fiskal agar kondisi tersebut tetap berada dalam koridor kehati-hatian.
Dalam rekomendasinya, Fraksi Partai Golkar mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, penguatan BUMD, serta pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.
Belanja operasional yang kurang prioritas juga diminta untuk diefisienkan dan dialihkan kepada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Loka mengatakan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, dan irigasi, perlu dipercepat dengan memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.
Selain itu, penguatan mitigasi bencana, perlindungan sosial, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan juga menjadi bagian dari rekomendasi Fraksi Golkar.
“Kami ingin perubahan APBD ini benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat. Infrastruktur, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan bencana, hingga pengembangan pariwisata harus berjalan seimbang agar pembangunan Kabupaten Sukabumi semakin merata,” kata Loka.
Fraksi Golkar juga mendorong percepatan pengembangan destinasi wisata unggulan, termasuk Palabuhanratu dan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, dengan dukungan infrastruktur dan promosi yang lebih kuat.
Menurut Loka, seluruh rekomendasi tersebut pada akhirnya diarahkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
