Sukabuminow.com || Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyoroti pentingnya penguatan daya beli masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PPP dalam agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Raperda Perubahan APBD 2026, Jumat (4/9/26).
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PPP, Apep Saepul Mahdan, mengatakan perubahan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai penyesuaian angka pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus diarahkan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami memandang Perubahan APBD 2026 harus lebih kuat menyentuh kepentingan masyarakat. Salah satunya dengan menjaga dan meningkatkan daya beli warga, karena kondisi daya beli sangat berkaitan dengan bergeraknya perekonomian daerah,” ujar Apep.
Ia menilai kebijakan anggaran perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi sektor-sektor produktif yang menjadi sumber penghasilan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Menurut Apep, perhatian tersebut dapat diarahkan pada penguatan UMKM, pertanian, perdagangan, ekonomi kreatif, serta berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Penguatan sektor tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
“Masyarakat yang memiliki daya beli akan ikut menggerakkan perekonomian. Karena itu, anggaran daerah harus mampu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya,” katanya.
Apep menegaskan pembangunan Kabupaten Sukabumi tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran atau tingkat serapan APBD. Ukuran yang lebih penting adalah perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami ingin APBD benar-benar menghasilkan manfaat. Infrastruktur yang dibangun harus mendukung aktivitas ekonomi, program pemberdayaan harus meningkatkan produktivitas, dan pelayanan publik harus semakin mudah diakses masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Kabupaten Sukabumi.
“Intinya, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kesejahteraan rakyat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan anggaran,” ucap Apep.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana
