Nasional

Geruduk Kantor KKP RI, HNSI Kabupaten Sukabumi Minta Ekspor Benur Berlanjut

Reporter : Edo

Sukabuminow.com || DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi tak ingin nelayan terus menjadi korban hukuman aturan baby lobster (benur) yang sampai saat ini masih membuat bingung. Tak hanya itu, HNSI juga meminta ekspor benur berlanjut.

Suara lantang tersebut disampaikan langsung HNSI Kabupaten Sukabumi kepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) RI, Jumat (23/4/21). Bersama Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Anjak Priatama Sukma, HNSI menyambangi Kantor KKP di Jl Medan Merdeka Timur No 16, Jakarta Pusat untuk beraudiensi.

“Tadi (kemarin) sudah disampaikan, kami berharap ekspor benur bisa berkelanjutan. Dengan memaksimalkan lagi tata kelola manajemen bagaimana kelestarian bisa berjalan, bagaimana usaha nelayan pelaku usaha benur bisa berjalan, jangan sampai potensi yang ada jadi mubazir. Potensi yang ada itu bisa dimanfaatkan kalau kita bekerja sama menjaga kelestarian alamnya,” ujar Ketua DPC HNSI Kabupaten Sukabumi, Dede Ola, usai audensi.

Keran ekspor benur sempat dibuka oleh Menteri KKP RI, Edhy Prabowo. Dede Ola menegaskan, pihaknya menunggu tim riset KKP untuk melakukan riset terkait benur di wilayah Kabupaten Sukabumi.

“Karena kami yakin seyakin yakinnya, di dalam kelestarian itu ada kesejahteraan. Ini kenapa kita masih ngotot ingin tetap dilanjut, karena kami belum melihat upaya pemerintah dalam mengedukasi kelestarian itu. Jadi kalau ada edukasi kelestariannya seperti apa baru kami percaya itu bisa merusak tatanan,” jelasnya.

Bagi HNSI, lanjutnya, pihaknya mengacu pada prinsip untuk lebih berpikir tentang keberlangsungan hidup manusia daripada keberlangsungan hidup biota laut.

“Kami tunggu di Sukabumi untuk riset bersama dan membedah kasusnya. Bagaimana kita membangun sistem kelestarian itu,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Dirjen DJPT), Muhammad Zaini Hanafi mengatakan, aturan pelarangan tersebut masih dalam rancangan.

“Aturannya belum tuntas, masih dalam rancangan. Tapi dalam rancangan ituz pak menteri sudah menginstruksikan atau berkeinginan bahwa ekspor benih lobster itu dilarang dan akan dikembangkan budidaya. Rencananya secepatnya kita harus sama-sama untuk mencarikan solusi dampak daripada pelarangan itu, supaya nelayan masih tetap bisa makan ataupun ada penghasilan,” ucapnya.

“Ini yang harus kita kejar sekarang, nanti kita bikin paket-paket, nanti budidaya yang lebih detail untuk pastinya. Yang pasti dampak dari itu akan kita lakukan mitigasi,” tandasnya.

Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Tags

Related Articles

Close
Close