AdvertorialKabupaten SukabumiParlemenPemerintahan

DPRD Kabupaten Sukabumi Tetapkan APBD Perubahan Tahun 2023

Sukabuminow.com || Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, menyambut baik Hasil Evaluasi Gubernur atas APBD Perubahan 2023 yang telah ditetapkan. Penetapan dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (25/10/23).

Marwan mengatakan, anggaran perubahan hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini belum terpenuhi anggaran, salah satunya adalah membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Besarannya saya belum tahu, karena belum baca sebenarnya di evaluasi lagi. Gubernur hanya menetapkan anggaran yang disampaikan. Tapi perubahan itu kalau ada bantuan pusat atau bantuan provinsi masuk, jadi bahasanya untuk kegiatan apa,” tutur Marwan.

Ia menjelaskan, bantuan pusat atau provinsi masih sangat mungkin berubah atau malah tetap. Namun jika tidak terjadi penambahan, itu berarti APBD murni Kabupaten Sukabumi masih berjalan.

“Bisa saja ada bantuan dari pusat untuk infrastruktur. Nah di situ kalau muncul, bisa dilakukan perubahan,” ujarnya.

Selain agenda tersebut, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi tersebut juga membahas empat agenda lainnya, yakni Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD; Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda; Penandatanganan Berita Acara dan Penyerahan Keputusan Pimpinan DPRD; dan Penyampaian Sambutan/Pendapat Akhir Bupati terhadap Keputusan Pimpinan DPRD tentang Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang APBD Perubahan TA. 2023

Di tempat sama Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi M Sodikin menambahkan, Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 telah melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Mulai dari perubahan KUA dan perubahan PPAS sampai dengan persetujuan bersama tentang Raperda Perubahan APBD TA. 2023 dapat terlaksana dengan baik.

“Dengan adanya persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD ini, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” pungkasnya. (Edo)

Editor : Andra Permana

Berita Terkait

Back to top button