Sukabuminow.com || Persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah Indonesia. Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan, muncul sebuah model pemberdayaan yang dinilai mampu menghadirkan solusi cepat sekaligus memberikan manfaat sosial yang luas.
Hal itu terlihat dalam program bedah rumah yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Program tersebut memanfaatkan material bangunan hasil produksi warga binaan pemasyarakatan serta melibatkan narapidana dalam proses pengerjaannya.
Menteri Imipas, Agus Andrianto, meninjau langsung hasil pembangunan rumah yang telah selesai dikerjakan, Rabu (10/6/26). Dalam kunjungannya, ia menekankan bahwa program tersebut bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Agus, hasil produksi dan kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan sosial di tengah masyarakat, termasuk membantu keluarga kurang mampu memperoleh hunian yang lebih layak.
“Program seperti ini menunjukkan bahwa hasil pembinaan di lapas dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain membantu warga yang membutuhkan, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan keterampilan bagi warga binaan,” ujarnya.
Program bedah rumah tersebut dibiayai dari hasil kegiatan produktif yang dijalankan di lingkungan pemasyarakatan. Material bangunan yang digunakan merupakan hasil produksi warga binaan, sementara proses pembangunan melibatkan narapidana yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan konstruksi.
Pendekatan ini dinilai memiliki dua manfaat sekaligus. Di satu sisi membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni, sementara di sisi lain meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan agar memiliki keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat.
Agus menilai konsep tersebut dapat menjadi alternatif dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, terutama bagi warga yang telah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah yang layak.
“Ketika masyarakat sudah memiliki tanah, proses pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadirkan rumah yang aman, sehat, dan layak untuk ditempati,” katanya.
Data berbagai program perumahan menunjukkan kebutuhan hunian layak masih menjadi pekerjaan rumah di banyak daerah, termasuk wilayah pedesaan. Kondisi ekonomi keluarga berpenghasilan rendah sering kali menjadi kendala utama dalam memperbaiki kualitas tempat tinggal.
“Model yang diterapkan di Sukabumi ini menarik karena memadukan unsur pemberdayaan, efisiensi biaya, dan percepatan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, lima unit rumah dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga pekan,” ujarnya.
Kecepatan pembangunan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara program sosial dan pembinaan pemasyarakatan dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas dibandingkan pendekatan konvensional.
Agus menegaskan bahwa orientasi pemasyarakatan saat ini tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam lapas, tetapi juga mendorong terciptanya kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Berbagai hasil kegiatan produktif warga binaan dapat diarahkan untuk membantu kebutuhan sosial, mulai dari penyediaan sarana air bersih hingga pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu,” tuturnya.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana