Sukabuminow.com || Persoalan mendasar masyarakat pedesaan kembali mencuat ke ruang publik nasional. Kali ini, suara datang dari wilayah selatan Jawa Barat, tepatnya Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang merefleksikan tantangan klasik pembangunan desa: irigasi rusak, keterbatasan akses pendidikan, dan persoalan perairan yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat.
Isu-isu tersebut mengemuka dalam dialog terbuka antara masyarakat dengan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Dadang Hermawan, yang menyerap langsung aspirasi warga dari berbagai desa di Daerah Pemilihan VI Pajampangan, Rabu (4/2/26).
Dalam forum tersebut, warga secara terbuka memaparkan realitas lapangan. Saluran irigasi pertanian yang rusak menyebabkan penurunan produktivitas lahan, sementara akses pendidikan masih terkendala jarak, fasilitas, dan keterbatasan sarana belajar. Di sisi lain, persoalan perairan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan rakyat.
Dadang Hermawan menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar isu lokal, melainkan cerminan problem struktural desa-desa di wilayah selatan Indonesia yang membutuhkan kebijakan afirmatif dan keberpihakan nyata.
“Sebagian besar aspirasi yang kami terima berkaitan langsung dengan sektor pertanian. Mulai dari irigasi, akses air, hingga kebutuhan pendampingan kelompok tani. Ini bukan sekadar keluhan, tetapi sinyal kuat bahwa pembangunan desa harus lebih berbasis kebutuhan riil masyarakat,” ujar Dadang.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang menyatakan bahwa seluruh masukan warga akan menjadi bahan strategis dalam perumusan kebijakan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur dasar, pendidikan pedesaan, dan penguatan ekonomi lokal.
Ia menilai, jika persoalan irigasi dan pendidikan tidak segera dibenahi, maka ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan akan semakin melebar. Padahal, sektor pertanian di wilayah selatan Sukabumi selama ini menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
“Pembangunan tidak boleh lagi seragam. Wilayah seperti Ciracap butuh pendekatan khusus. Infrastruktur dasar harus menjadi prioritas agar potensi lokal bisa berkembang dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui penyerapan aspirasi ini, DPRD Kabupaten Sukabumi menargetkan lahirnya kebijakan yang lebih responsif, berbasis data lapangan, dan terukur, sehingga program pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat desa.
Secara nasional, dinamika di Ciracap ini menjadi gambaran nyata bahwa reformasi pembangunan desa masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama dalam memastikan pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan sektor pertanian sebagai fondasi ekonomi rakyat.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana