Sukabuminow.com || Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan nasional, terutama di kawasan perdesaan. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, isu tersebut tercermin dari masih terbatasnya akses infrastruktur, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan di sejumlah desa.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa pembangunan daerah harus bertumpu pada kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, desa merupakan fondasi utama dalam mendorong pemerataan kesejahteraan nasional.
“Jika desa kuat, maka daerah akan stabil. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus menjangkau masyarakat di pelosok,” ujar Budi dalam reses di Kecamatan Sagaranten, Rabu (4/2/26).
Ia menyampaikan bahwa aspirasi warga Desa Sagaranten, Kecamatan Sagaranten, merepresentasikan persoalan umum yang juga dihadapi desa-desa lain di Sukabumi, seperti jalan lingkungan, akses pendidikan, sarana kesehatan, hingga dukungan sektor pertanian.
Dalam dua tahun terakhir, DPRD Kabupaten Sukabumi telah menyalurkan berbagai program pembangunan melalui skema Pokok-pokok Pikiran (Pokir) yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Skema ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan pembangunan berbasis data dan kebutuhan lapangan.
“Pokir bukan sekadar formalitas, tapi pintu masuk utama agar aspirasi warga bisa masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran resmi pemerintah daerah,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa setiap usulan pembangunan wajib disertai kelengkapan administrasi dan masuk dalam SIPD desa. Tanpa data yang lengkap, menurutnya, program tidak akan bisa diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, ia menyebut bahwa hingga awal 2026, DPRD telah menghimpun aspirasi dari 10 kecamatan di wilayah Daerah Pemilihan 5 dan sebagian Dapil 6, dengan fokus pada:
- perbaikan infrastruktur dasar,
- penguatan layanan pendidikan,
- peningkatan akses kesehatan,
- pengembangan sektor pertanian,
- serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Seluruh usulan tersebut, lanjut Budi Azhar, diselaraskan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta agenda nasional Asta Cita, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.
“Sinkronisasi pusat dan daerah penting supaya pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa keberhasilan pembangunan ke depan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan sasaran program dan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan.
Dengan pendekatan tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi berharap desa-desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek utama dalam menentukan arah masa depan daerah.
Reporter: Ade F
Redaktur: Andra Permana