Menanti SK Bupati, Pengungsi Bantargadung Sukabumi Kesulitan Logistik
Sukabuminow.com || Suasana Ramadan di selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tahun ini berubah sunyi dan penuh ketidakpastian. Sebanyak 324 jiwa dari 104 kepala keluarga (KK) di Kampung Cijambe RT 005/007, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat pergeseran tanah.
Seluruh warga kini bertahan di posko darurat yang berlokasi di Kampung Pasapen, Desa Bantargadung. Peristiwa ini bukan sekadar bencana lokal, melainkan alarm nasional tentang kerentanan wilayah selatan Jawa Barat terhadap ancaman gerakan tanah.
Camat Bantargadung, Syarifudin Rahmat, menegaskan seluruh pengungsi berasal dari satu RT yang terdampak langsung.
“Data terakhir ada 104 KK dengan jumlah 324 jiwa. Seluruhnya dari satu RT di Kampung Cijambe,” ujarnya di lokasi pengungsian, Senin (2/3/26).
Retakan tanah yang terus bergerak membuat warga tak berani kembali. Sebagian rumah dilaporkan mengalami kerusakan struktural, sementara lainnya berada di zona rawan.
Hingga kini, kata Syarifuddin, dapur umum resmi dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum didirikan. Alasannya, proses penilaian status bencana masih berlangsung.
Pemerintah kecamatan bersama unsur Forkopimcam, BPBD, dan Tagana Dinas Sosial menunggu keputusan penetapan tanggap darurat. SK Bupati menjadi dasar hukum untuk mengaktifkan dukungan logistik secara penuh, termasuk penggunaan anggaran tak terduga.
“Hari ini dilakukan penilaian apakah masuk kategori tanggap darurat atau tidak. Jika SK Bupati sudah ditandatangani, dapur umum bisa langsung diwujudkan,” jelas Syarifudin.
Dalam sistem penanggulangan bencana nasional, status tanggap darurat menentukan kecepatan mobilisasi bantuan, distribusi logistik, hingga intervensi teknis lanjutan.
Sebagai solusi sementara, kecamatan mengupayakan penggunaan dapur SPPG/MBG agar kebutuhan makan pengungsi tetap terpenuhi.
“In Syaa Allah mulai besok kita upayakan dapur umum dari SPBG sebagai solusi sementara,” katanya.
Namun, pengoperasian dapur tersebut mensyaratkan pendataan rinci by name by address sesuai SOP. Data ini akan diajukan sebagai dasar penugasan layanan dapur.
“Pendataan kelompok rentan masih berlangsung. Hingga kini baru teridentifikasi satu bayi dan beberapa balita. Ketidaksesuaian data kartu keluarga menjadi tantangan tersendiri dalam proses verifikasi,” jelas Syarifudin.
Bagi warga, persoalan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga kepastian. Ramadan yang semestinya menjadi bulan penuh ketenangan berubah menjadi masa bertahan hidup di bawah tenda darurat.
Warga harus berbagi ruang sempit, menunggu distribusi bantuan, serta berharap kondisi tanah benar-benar aman sebelum kembali ke rumah.
Peristiwa di Bantargadung kembali menegaskan bahwa wilayah selatan Sukabumi berada di kawasan rawan gerakan tanah, terutama saat intensitas hujan tinggi. Tanpa mitigasi jangka panjang, kejadian serupa berpotensi berulang.
Kini, 324 jiwa di Bantargadung menunggu satu keputusan administratif yang akan menentukan arah penanganan berikutnya: apakah status darurat resmi ditetapkan, atau mereka harus lebih lama bertahan dalam ketidakpastian.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
