Inflasi Jabar 3,24 Persen, Pemkab Sukabumi Perkuat OPADI dan Kios Pangan

Sukabuminow.com || Upaya menjaga stabilitas harga pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026 menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, secara daring dari Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Kamis (19/02/26).

Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah antardaerah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan bahan pokok di seluruh wilayah Jawa Barat.

Inflasi Tahunan 3,24 Persen, Komoditas Pangan Jadi Perhatian

Dalam paparannya, Erwan menyampaikan bahwa meskipun Jawa Barat mengalami deflasi bulanan sebesar 0,09 persen, inflasi tahunan masih berada di angka 3,24 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga pangan masih perlu diantisipasi secara komprehensif.

Beberapa komoditas yang menjadi perhatian di antaranya cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, gula pasir, hingga minyak goreng. Komoditas tersebut secara historis kerap mengalami kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan nasional.

“Langkah antisipatif harus dilakukan secara kolaboratif dan terukur agar tidak terjadi gejolak harga yang berdampak pada daya beli masyarakat,” tegas Erwan.

Isu inflasi pangan sendiri merupakan agenda prioritas nasional, mengingat stabilitas harga berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian kemiskinan, serta ketahanan pangan nasional.

Strategi 4K dan Optimalisasi OPADI

Dalam rakor tersebut, seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta memperkuat implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Optimalisasi kios pangan, pelaksanaan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI), serta penguatan produksi lokal menjadi instrumen utama pengendalian harga. Selain itu, pengawasan harian terhadap distribusi dan stok gudang diperketat guna mencegah praktik penimbunan barang atau pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sinergi dengan Satgas Pangan juga diperkuat agar pengawasan berjalan efektif dan responsif.

Komitmen Pemkab Sukabumi: Stabilitas Harga dan Daya Beli Terjaga

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan mengoptimalkan peran TPID, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta memastikan intervensi pasar dilakukan tepat sasaran.

Menurutnya, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga wajar.

“Kami akan memastikan distribusi berjalan lancar, stok aman, serta melakukan langkah preventif agar tidak terjadi lonjakan harga yang meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Pemkab Sukabumi juga mendorong penguatan produksi lokal sebagai strategi jangka panjang dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut dinilai selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi berbasis daerah.

Sinergi Daerah untuk Stabilitas Ekonomi Nasional

Rakor ini turut dihadiri Kepala Perangkat Daerah, Bagian Ekonomi Setda, serta unsur terkait lainnya. Momentum ini mempertegas bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan koordinasi yang solid dan strategi yang terukur, diharapkan stabilitas harga pangan di Kabupaten Sukabumi tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan kondisi ekonomi daerah tetap kondusif sepanjang Ramadan hingga Idulfitri 2026.

Penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pembangunan.

Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana

BERITA TERKAIT

BANYAK DIBACA

Terbaru