Iwan Ridwan Tegaskan Komitmen Jaga Alam Sukabumi Lewat Evaluasi Izin Pertambangan
Sukabuminow.com || Rentetan bencana alam berupa banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi alarm serius bagi semua pihak. Di tengah situasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, tampil mengambil peran strategis dengan memimpin rapat kerja evaluasi izin usaha pertambangan, Kamis (11/12/25) lalu.
Sebagai legislator yang dikenal vokal terhadap isu tata kelola lingkungan dan keselamatan publik, Iwan Ridwan menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab ekologis dan sosial. Rapat kerja tersebut dihadiri langsung oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, beserta jajaran.
Iwan Ridwan dari Fraksi PKS itu menjelaskan, meskipun kewenangan perizinan pertambangan berada di tingkat provinsi dan pemerintah pusat, dampak langsung dari aktivitas tersebut dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan, koordinasi, dan mitigasi risiko.
“Ketika lingkungan rusak dan keselamatan warga terancam, pemerintah daerah tidak boleh berpangku tangan. Inilah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya, Sabtu (14/12/25).
Dalam raker tersebut, Iwan Ridwan secara tegas menyoroti pentingnya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen utama dalam menjaga keseimbangan alam. Ia menilai, penerapan AMDAL yang konsisten bukan sekadar syarat administratif, melainkan komitmen moral perusahaan tambang terhadap keberlanjutan lingkungan.
Komitmen itu pula yang mendorong Komisi I DPRD Sukabumi untuk mendalami laporan masyarakat terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal. Bagi Iwan Ridwan, tambang tanpa izin bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman nyata bagi ekosistem dan keselamatan masyarakat.
“Kegiatan pertambangan ilegal sangat berbahaya. Selain merusak lingkungan, ini juga berpotensi menjadi pemicu bencana. Karena itu harus ditertibkan secara tegas,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Iwan Ridwan memastikan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM, khususnya dalam pengawasan perizinan dan penegakan aturan.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar pengawasan perizinan lebih optimal dan kegiatan yang tidak berizin dapat ditertibkan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Iwan Ridwan menegaskan pandangannya tentang pembangunan yang berimbang. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat tanpa mengorbankan masa depan generasi berikutnya.
“Kita tentu ingin sumber daya alam memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun keseimbangan dan kelestarian alam harus dijaga agar Sukabumi tetap aman dan berkelanjutan untuk anak cucu kita,” pungkas Iwan Ridwan.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
