Sukabuminow.com || Pembangunan hunian tetap (huntap) adaptif bencana di Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi langkah strategis dalam menjawab persoalan klasik wilayah rawan longsor dan banjir di Indonesia.
Peresmian huntap tersebut pada Kamis (16/4/26), tidak sekadar seremoni, melainkan menandai perubahan pendekatan penanganan bencana, dari respons darurat menuju mitigasi berbasis relokasi aman dan berkelanjutan.
Wilayah Desa Sukarame, Cisolok, tepatnya di Kampung Pamokoan tersebut sebelumnya terdampak banjir dan longsor yang menyebabkan sedikitnya 10 rumah warga hanyut pada akhir tahun 2025 lalu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian tersebut mempertegas tingginya risiko tinggal di kawasan rawan bencana.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pembangunan huntap harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara.
Ia juga mendorong percepatan pembangunan tambahan unit hunian di wilayah lain yang memiliki tingkat kerawanan serupa, termasuk di kawasan Palabuhanratu.
“Hunian ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi fondasi untuk membangun kembali rasa aman masyarakat,” ujarnya usai melakukan prosesi gunting pita.
Pembangunan huntap di Sukabumi mencerminkan tantangan besar dalam penanganan bencana di Indonesia, yakni mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini tinggal di daerah rawan menjadi lebih adaptif terhadap risiko lingkungan.
Relokasi sering kali tidak mudah karena faktor ekonomi, sosial, hingga kedekatan dengan sumber mata pencaharian. Karena itu, penyediaan hunian yang layak, aman, dan didukung infrastruktur menjadi kunci keberhasilan program ini.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak berhenti pada pembangunan rumah semata, tetapi juga memastikan keberlanjutan hidup warga melalui infrastruktur dasar.
“Pemerintah daerah saat ini memprioritaskan pembangunan akses jalan dan sistem distribusi air bersih di kawasan relokasi guna menunjang aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari warga,” kata Asjap.
Di tempat sama, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sukabumi, Encep Hadiana, menilai pembangunan huntap ini menjadi contoh konkret kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga unsur legislatif, menjadi faktor penting dalam percepatan penyediaan hunian bagi korban terdampak.
“Tantangan berikutnya adalah memastikan keberlanjutan kawasan relokasi, termasuk pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana,” tegasnya.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana