Sukabuminow.com || Kabupaten Sukabumi memiliki jumlah masyarakat nelayan yang tidak sedikit. Menurut data yang ada, jumlahnya mencapai belasan ribu.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Sukabumi, Dede Ola mengatakan, tak kurang dari 15 ribu jiwa yang berprofesi sebagai nelayan. Namun miris, dari jumlah itu hanya sebagian kecil saja yang telah mendapatkan jaminan asuransi.
“Dari jumlah itu, baru 7 ribu jiwa yang terdaftar dengan memiliki kartu nelayan. Malah lebih miris lagi, baru dibawah seribu jiwa saja yang dilindungi asuransi. Kami sangat prihatin dengan keadaan ini,” tutur Dede Ola saat ditemui Sukabuminow.com di kediamannya. Selasa (12/11/19).
Baca Juga :
- Panen Bawang Merah di Desa Loji Sukabumi
- Grup Rebana Hingga Mang Dinamara, Meriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW di Perum Bumi Tando Pratama Sukabumi
Pria yang merupakan nelayan tulen tersebut mengaku geram dan tak habis pikir dengan keadaan saat ini. Pasalnya, nelayan seperti tidak memiliki ‘orang tua’.
“Selama ini, nelayan selalu mengadu ke HNSI. Kami tanggapi, kami serap aspirasinya. Dan kami sampaikan ke Dinas Kelautan Dan Perikanan. Tapi selalu saja ada kendala untuk merealisasikan aspirasi itu. Padahal, jika mau bergerak akan cepat selesai,” kesalnya.
Dengan tegas, Dede Ola menyebut nelayan membutuhkan jaminan keselamatan saat mereka bekerja. Sehingga asuransi menjadi hal mutlak yang paling dibutuhkan.
“Apalagi saat ini memasuki musim angin barat. Biasanya sering terjadi laka laut. Semoga dijauhkan dari itu semua. Terlepas dari itu, nelayan membutuhkan jaminan,” ujarnya.
Ia meminta, Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, memberikan pelayanan berupa pemberian asuransi kepada nelayan. Namun yang terlebih dahulu harus ditempuh, yakni mendaftarkan seluruh nelayan di Kabupaten Sukabumi dengan kartu nelayan.
“Mereka itu pejuang gizi. Mereka juga tulang punggung keluarga. Saat terjadi kecelakaan laut, mereka tidak bisa apa-apa. Sedangkan mereka punya keluarga yang harus dihidupi. Jangan diabaikan mereka ini,” tegasnya.
“Tolong jamin mereka dengan asuransi. Dinas harus lebih serius turun dan mendata seluruh nelayan. Kami siap dilibatkan. Selama ini, HNSI hanya mengetahui adanya berbagai program dari dinas. Tapi saat pelaksanaan atau ekseskusi, kami tidak pernah tahu. Kadang tak jelas kapan, dimana, dan ke siapa pendistribusiannya. Apakah tepat sasaran atau tidak?,” Ketusnya.
Yang lebih mengejutkan, Dede Ola mengaku menemukan fakta. Terkait dugaan adanya unsur korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Pada salah satu bidang di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Sehingga program untuk nelayan tidak berjalan baik.
“Saya sedang mencermati adanya unsur KKN itu. Kami sudah punya sebagian data-data terkait indikasi tersebut. Setelah cukup bukti, akan saya bongkar dan saya perkarakan tanpa ampun. Saya menduga itu dilakukan oleh seorang pegawai yang sudah ASN,” tandasnya. (Andra)
Editor : Mulya H || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com